Advertisement
PILPRES 2014 : Kericuhan Pilpres di Hongkong Berdampak pada Wibawa UGM, Ini Penyebabnya

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Pratikno merasa khawatir kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hongkong, Minggu (6/7/2014) lalu dapat mencemarkan reputasi institusinya.
Kekhawatiran bermula pada indikasi dosen Fisipol UGM, Sigit Riyanto yang ditengarai bersikap tidak netral sehingga memicu kericuhan.
Advertisement
Jika indikasi tidak netral itu terbukti, tentu saja UGM akan terkena imbas negatif atas kasus tersebut.
"Apa yang terjadi dalam kasus itu jelas akan berpengaruh pada reputasi UGM," papar Pratikno, Senin (7/7/2014).
Lebih lanjut Pratikno mengungkapkan sudah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan (Sigit Pamungkas) terkait pemberitaan di Hongkong. Hanya saja sampai sekarang dia belum dapat konfirmasi balasan tentang itu.
Menurut Rektor, pihaknya belum bisa memastikan mana yang benar dan salah dalam kasus tersebut sebelum ada konfirmasi dari Sigit. Dengan situasi seperti itu, maka UGM masih melihat proses pelaksanaan Pilpres tersebut untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik.
Namun apabila benar Sigit menjadi salah satu petugas dalam Pilpres tersebut, seharusnya, menurut Pratikno, dia tidak boleh mengarahkan para pemilih untuk memilih salah satu capres. Kesengajaan untuk mengarahkan pemilih jelas merupakan pelanggaran kode etik dan bisa dikenai sanksi.
Pratikno berharap ada proses investigasi terkait penyelenggaraan Pilpres di luar negeri, termasuk kesiapan penyelenggaraan dan waktu yang disediakan bagi pemilih untuk memberikan hak pilihnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement