Advertisement
UNPK PAKET B : Disdikpora DIY Berikan Surat Rekomendasi Peserta UNPK Paket B
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoPara peserta ujian mengerjakan soal dalam Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C di SMP Negeri 15, Lempuyangan, Yogyakarta, Selasa (15/04 - 2014). Sebanyak 459 siswa pendidikan non formal dari 13 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Yogyakarta mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) paket C. Sayangnya pengumuman hasil kelulusan dan ijazah jenjang kesetaraan itu seringkali tidak sesuai jadual sehingga siswa terla
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY siap melayangkan surat rekomendasi khusus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk karyawan perusahaan yang tercatat sebagai peserta Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) tingkat SMP atau Paket B.
Kepala Disdikpora DIY Baskara Aji menyatakan berkaca dari pelaksanaan UNPK tingkat SMA/MA/SMK yang berlangsung pertengahan Maret lalu, pihaknya menemukan indikasi banyak peserta UNPK tidak datang mengikuti ujian lantaran perusahaan tidak memberikan izin. Kendati begitu, Aji tidak serta merta menyalahkan perusahaan yang melarang karyawannya ikut UNPK.
Advertisement
"Perusahaan mungkin juga punya pertimbangan sendiri. Mereka ragu-ragu memberi izin karena khawatir karyawan yang bersangkutan hanya beralasan agar dimaklumi bolos kerja," ujar Aji, Kamis (1/5/2014).
Surat rekomendasi khusus yang ditembuskan melalui Disnakertrans tersebut sudah tercantum secara by name bagi karyawan peserta UNPK Paket B. Dengan upaya itu, dia berharap perusahaan tidak lagi ragu dalam memberikan dispensasi izin bagi karyawannya ikut ujian. Penyebaran surat rekomendasi nantinya dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh DIY.
"Kalau perusahaan tetap belum percaya, bisa konfirmasi ke kami atau Disnakertrans. Yang jelas salah apabila perusahaan melarang karyawannya untuk ikut UNPK," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
