Ibas: Tidak Ada Alasan Menggelar Kudeta

[caption id="attachment_390048" align="alignleft" width="300"]http://images.harianjogja.com/2013/03/Ibas-e1359961173780-300x2462.jpg" alt="" width="300" height="246" /> Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono (kabar24)[/caption]

JAKARTA -- Terkait soal isu kudeta pada unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono menegaskan tidak ada alasan untuk menggelar kudeta terhadap pemerintah.

Seperti diberitakan berbagai media massa, salah satu tema yang akan diusung MKRI dalam aksinya pada Senin (25/3/2013) itu adalah soal kasus Century. Sejumlah poin lain juga dituntut MKRI.

Sebelumnya, pada awal Maret MKRI juga telah memasang spanduk raksasa di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam spanduk berukuran 20 x 2,5 meter itu MKRI memberi ultimatum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan hal-hal berikut:

Melakukan nasionalisasi tambang dan migas
Menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan prioritas kasus-kasus besar (Century, BLBI, Hambalang, Wisma Atlet, IT KPU, dll)
Menghentikan liberalisasi impor
Menurunkan harga
Menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM

Menanggapi rencana aksi tersebut, Partai Demokrat mengimbau elemen masyarakat yang berencana melakukan aksi unjuk rasa melaksanakan acara secara tertib, damai, dan menjunjung tinggi penegakan hukum.

“Kami menghargai kebebasan berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi, tapi hendaknya aspirasi tersebut disampaikan secara konstruktif untuk membangun Indonesia,” kata Ibas pada jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3).

Pada kesempatan tersebut hadir elite Partai Demokrat antara lain, Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Johny Allen Marbun, serta Bendahara Umum Sartono Utomo.

Menurut Ibas, jika aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk melakukan kudeta, maka itu merupakan tindakan inkonstitusional yang mengingkari pemerintah.

“Tidak ada alasan untuk melakukan kudeta,” kata Ibas.

Ia menambahkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan stabil, kondisi politik dan keamanan juga kondusif, sehingga aksi unjuk rasa tersebut tidak tepat.

Pemerintah, lanjut Ibas, banyak menjalankan program prorakyat serta perekonomian Indonesia juga terus tumbuh.

“Daripada melakukan unjuk rasa lebih baik bekerja untuk membangun bangsa dan negara melalui bidang masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ibas juga mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa.

Pembangunan yang konstruktif, menurut dia, bisa dilakukan melalui pemilu 2014 untuk memilih calon pemimpin yang amanah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News