Anak Diduga Bunuh Ayah di Boyolali Jalani Observasi Kejiwaan
Polisi akan memeriksa kejiwaan pria yang diduga menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia di Boyolali.
Sandiaga Uno. /Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tak sepakat ibu kota segera dipindahkan.
Sandiaga menilai, belum waktunya ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke luar Jawa seperti yang diwacanakan Presiden Jokowi.
Namun, ia enggan banyak mengomentari keputusan Presiden Jokowi yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Pulau Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan.
"Its not the time. You have to ask the people (Ini bukan waktunya, kamu harus tanya orang-orang), dan ini bukan suatu hal yang menurut saya mudah diputuskan. Tapi, saya enggak layak berkomentar," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, ada waktu yang tepat membahas hal tersebut dan disampaikan kepada masyarakat dengan segala pertimbangannya.
"Menurut saya ada waktu yang tepat untuk berbicara tersebut, dan disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, biayanya, dan lain-lain. Disampaikan ke rakyat sebagai referendum,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polisi akan memeriksa kejiwaan pria yang diduga menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia di Boyolali.
OASE III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga Jogja menghadirkan inovasi mahasiswa bidang sains, teknologi, agama, dan riset.
Abrasi menghilangkan laguna Pantai Trisik Kulonprogo. Kunjungan wisatawan terus menurun, sementara warga beralih mengandalkan pertanian.
Nusron Wahid diperiksa KPK selama lima jam terkait perkara ATR/BPN. KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi.
Kemkomdigi menyebut Rancangan Perpres Badan Pengawas Data Pribadi telah memasuki tahap final dan diajukan kepada Presiden.
KSPSI AGN memecat Listyo Sigit dari jabatan Ketua Dewan Penasihat hingga proses hukum kasus dugaan penyadapan berkekuatan hukum tetap.