MBG Libatkan BUMDes dan UMKM, Petani Lokal Berpeluang Untung

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah berupaya memperluas dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan produsen pangan lokal dalam rantai pasoknya. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk program MBG, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja sama dengan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai penyedia pangan lokal.

Melalui skema tersebut, bahan baku program MBG diharapkan dapat diserap langsung dari petani, peternak, maupun nelayan yang berada di sekitar lokasi SPPG.

"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, keterlibatan pelaku ekonomi lokal menjadi salah satu strategi untuk memperkuat rantai pasok program MBG yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah mengakui pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada tahap awal implementasi. Beberapa kendala yang masih ditemui antara lain kesiapan rantai pasok pangan, distribusi logistik, hingga kapasitas penyimpanan dan pengiriman bahan makanan.

Tantangan tersebut dinilai lebih besar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi.

Selain memperkuat rantai pasok, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap aspek pengawasan penggunaan anggaran program MBG. Untuk itu, Kementerian Keuangan membentuk tim khusus yang akan mengawasi pelaksanaan program di seluruh daerah.

Tim pengawas tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest," tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta pada 26 Juni 2026.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap dua bulan. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas distribusi makanan, kualitas pelaksanaan di lapangan, hingga kepatuhan pengelola SPPG terhadap ketentuan yang berlaku.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan program sesuai aturan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.

Rencana penguatan pengawasan tersebut muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan masih adanya sejumlah kendala dalam pengawasan program MBG di berbagai daerah.

Dengan pelibatan BUMDes, UMKM, petani, peternak, dan nelayan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang mampu menciptakan efek berganda bagi sektor pangan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara