Tak Hanya Kemenag, Kantor PPP Juga Digeledah

Harianjogja.com, JAKARTA--Setelah sempat disegel, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeladah kantor pusat PPP (Partai Persatuan Pembangunan)  dan Kementerian Agama terkait kasus jual beli jabatan di kementerian itu yang telah menjerat Ketum PPP Romahurmuziy, Senin (18/3/2019).

"Siang ini, dalam rangka penyidikan, tim disebar di Kantor Kementerian Agama dan Kantor PPP," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikonfirmasi Senin (18/3/2019).

Menurut Febri, proses penggelahan di dua kantor itu tengah berjalan. Pihaknya meminta pihak-pihak yang berada di dua lokasi itu kooperatif selama proses penggelahan berlangsung.

"Kami percaya, pihak-pihak di lokasi akan kooperatif dan mendukung proses ini," kata Febri.

Sebelumnya, lembaga antirasuah menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beserta ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag M. Nur Kholis, Jumat (15/3/2019) yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Rommy.‎ 

Penyegelan di dua ruang kerja Menag Lukman dan Sekjen Nur Kholis lantaran diduga terdapat bukti-bukti guna mengembangkan kasus ini.

"Insya Allah hari ini [penyegelan dibuka], yang kemarin yang kita segel itu kita periksa, saya gak tau yang disegel itu mana saja. Teman-teman penyelidik lebih tahu," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sebelumnya, KPK juga menduga jika Rommy tak sendirian dalam menerima aliran dana terkait dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag.

Dia bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Diduga ada keterlibatan petinggi Kemenag pusat yang membantu Rommy dalam mempengaruhi hasil seleksi jabatan‎ tersebut. Uang suap diduga diterima oleh pihak Kemenag.

"Dari penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kami menduga ada kerja sama antara RMY [Romahurmuziy] dengan pihak-pihak di Kemenag, karena kewenangan [proses seleksi jabatan] ada di Kemenag," kata Febri Diansyah.

Dalam perkara ini, KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Menag Lukman dan Sekjen Kemenag M. Nur Kholis. Pemanggilan saksi tergantung dari proses penyidikan oleh tim penyidik KPK.

"Apakah [pemanggilan] Menteri, Sekjen, atau jabatan kepala biro tertentu atau jabatan yang lain di Kemenag, nanti mungkin ketika sudah ada jadwalnya bisa kami informasikan," katanya.

Anggota Komisi XI DPR sekaligus Ketum PPP Rommy diduga telah menerima uang senilai Rp300 juta dari Haris dan Muafaq demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com