Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Terbongkar, Kemensetneg Diminta Bersih-Bersih
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
Jusuf Kalla/Bisnis Indonesia-Felix Jody Kinarwan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Meski menjadi bagian dari penyelenggara negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengritik pelaksanaan Pemilu tahun ini. Pasalnya, masyarakat harus mencoblos beberapa kertas suara untuk memilih pilihannya.
Menurut Ketua Umum PMI ini, cara memilih dengan mencoblos adalah cara lama yang sebenarnya tidak perlu digunakan lagi.
"Pemilu ini yang tersulit di dunia. Karena orang kira-kira harus nusuk 5 kali. Nusuk ini primitif sebetulnya," kata Wapres JK saat menghadiri Diskusi Prospek Ekonomi di Tahun Politik, di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
JK menuturkan, alasan Indonesia masih mencoblos, karena masyarakat masih ada yang buta huruf. Disebutkannya, saat ini sebanyak 3 persen masyarakat dari total penduduk masih buta huruf.
"Dasarnya sederhana karena masih ada yang buta huruf yakni 3 persen di Indonesia. Jadi kita ikuti yang 3 persen abaikan 97 persen," ucap dia.
Maka dari itu, Indonesia harus merubah tata cara memilih dalam pemilu. Karena, memilih lewat mencoblos itu hanya ada di dua negara yaitu di Indonesia dan Afrika.
"Zaman saya pernah contreng 2009 tapi kembali ke tusuk, nyoblos," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
Jogja Menyapa #7 digelar 21 November 2026 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan workshop, kompetisi, layanan kesehatan, dan hiburan gratis.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.