Restitusi Pajak Membengkak, Menkeu Purbaya Rombak Besar DJP
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Jusuf Kalla (JK)./ANTARA-Muh Hasanuddin
Harianjogja.com, DEPOK—Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengingatkan Prabowo Subianto terkait pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan.
Hal ini disampaikan JK di tengah upaya sang presiden terpilih yang terus membangun komunikasi ke parpol atau lawan politiknya di Pilpres 2024.
JK mengatakan, keberadaan oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah yang semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, akan bahaya apabila tak ada oposisi di pemerintahan.
"Bagaimana pun juga perlu ada oposisi, supaya ada yang mengoreksi," kata JK usai berikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4/2024).
Meski demikian, dia memaklumi upaya Prabowo yang coba mengakomodasi banyak partai politik ke pemerintahannya nanti. Dalam sistem politik, lanjutnya, pemerintah harus memiliki pendukung mayoritas di parlemen agar berbagai kebijakannya tidak mampet di DPR.
BACA JUGA: Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengaku melakukan hal serupa ketika terpilih menjadi wakil presiden dalam ajang Pilpres 2004. Apalagi, saat itu Golkar malah tidak mendukung pencawapresannnya.
"Ya itu cara yang bagus [mengakomodasi partai politik lawan ke pemerintahan]. Jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri," jelas JK.
Sebagai informasi, Prabowo-Gibran telah resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) kemarin.
Usai penetapan tersebut, Prabowo langsung mendatangi Kantor DPP Partai Kebangkita Bangsa (PKB). Sebelumnya, dia juga sudah datangi Kantor Partai Nasdem. Padahal, PKB dan Nasdem merupakan partai pendukung lawan Prabowo, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Dua perkara pelanggaran miras dan minuman oplosan di Bantul diputus dengan total denda Rp16 juta. Barang bukti turut dimusnahkan.
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Anak gajah Yuna mati di PLG Saree Aceh diduga terinfeksi EEHV. BKSDA Aceh melakukan deteksi dini terhadap gajah anakan lainnya.
Kemnaker dan SIGAB meluncurkan panduan optimalisasi ULD untuk memperluas akses kerja penyandang disabilitas dan memperkuat pendampingan.
Debit sumber air Sungai Krasak menurun sehingga Sleman menyiapkan dropping air untuk mengantisipasi kekeringan di Girikerto.