Prabowo Ultimatum TNI-Polri: Jangan Jadi Backing Judi hingga Narkoba
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Darren Whiteside
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi proses persiapan debat perdana pilpres 2019 yang mengangkat tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Hasilnya, kebijakan pemberian kisi-kisi pertanyaan untuk dua paslon akan diubah.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan memastikan, pada debat kedua yang mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kedua capres yakni, Jokowi dan Prabowo tidak akan mendapatkan contekan kisi-kisi pertanyaan seperti yang terjadi pada debat pertama.
"Jadi kita pastikan bahwa abstraksi kisi-kisi tidak akan kita berikan kepada paslon untuk debat kedua," kata Wahyu saat menghadiri diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).
Wahyu meminta kepada dua pasang capres yang akan mengikuti debat putaran kedua mempersiapkan jawaban sebaik-baiknya tentang isu seputar energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Diharapkan Wahyu, Jokowi maupun Prabowo dapat mengeksplorasi gagasan serta pemikirannya pada debat kedua.
"Kalau sudah seperti itu [tidak ada contekan], kedua paslon tidak dapat menjelaskan secara mendalam gagasan-gagasan besar, pemikiran-pemikiran besar tetang isu-isu utama untuk lima tahun mendatang," terangnya.
Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik beberapa persiapan yang dilakukan KPU pada debat perdana Pilpres 2019. Salah satu yang dipermasalahkan Perludem yakni terkait pembocoran kisi-kisi pertanyaan kepada dua paslon.
"Kita menganggap bahwa pertanyaan yang sudah diserahkan kepada paslon itu akan menjauhkan publik dalam menilai sejauh mana kedalaman masing-masing paslon," kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil.
Menurut Fadli, dua paslon capres-cawapres yang mengikuti debat perdana beberapa hari lalu, terlihat terpaku pada jawaban yang sudah dipersiapkan karena adanya bocoran pertanyaan dari KPU. Oleh karenanya, dinilai Fadli, debat perdana kurang menimbulkan dialektika yang hidup antar dua paslon.
"Selama itu pula yang kami rasa buat paslon terlalu terpaku buat catatan-catatan jawaban yang telah disiapkan. Jadi tidak muncul dialektika yang cukup dinamis dalam proses debat karena mereka paslon sudah terpatri dengan jawaban yang dipersiapkan," terangnya.
Perludem meminta agar debat putaran kedua, KPU tidak perlu lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada dua paslon. Hal itu, tekan Fadli, agar publik mengetahui kedalaman pengetahuan masing-masing paslon.
"Jadi cukup berikan tema besarnya saja, dan biarlah paslon menyiapkan diri serbaik-bainya dari begitu besarnya ruang lingkup tema," tekannya.
Debat Pilpres 2019 putaran kedua rencananya akan digelar pada 17 Februari 2019, mendatang. Debat kedua yang mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya akan diikuti dua pasang capres yakni Jokowi dan Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.