Advertisement

Menakar Komitmen Capres-Cawapres untuk Memberantas Korupsi Berdasar Hasil Debat Capres

Andhika Anggoro Wening
Jum'at, 18 Januari 2019 - 22:17 WIB
Nina Atmasari
Menakar Komitmen Capres-Cawapres untuk Memberantas Korupsi Berdasar Hasil Debat Capres Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Debat perdana Capres Cawapres 2019 selesai digelar pada Kamis (17/1/2019) malam. Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu Juwono menyatakan kedua pasangan calon belum menyediakan terobosan dalam memberikan solusi untuk memberantas akar permasalahan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Vishnu Jowono saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jumat (18/1/2019), menanggapi hasil debat pertama calon Presiden Republik Indonesia antara pasangan calon Jokowi Ma'aruf Amin dengan Prabowo Sandiaga Uno, Vishnu mengatakan pada babak pertama menanggapi pertanyaan terkait politik biaya tinggi di Indonesia, calon presiden petahana Jokowi lebih menekankan aspek meritrokrasi di dalam Aparatur Sipil Negara, terutama dalam mendapatkan birokrat dan pejabat negara yang kompeten.

Advertisement

"Di mana titik beratnya adalah merekrut pemimpin dan aparat birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel," ucapnya.

Disisi lain, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, lebih spesifik mengangkat gaji pejabat tinggi yang telalu kecil dibandingkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pada level pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

"Aspek gaji dan rekrutmen sebenarnya relevansinya tidak terlalu besar dengan masalah politik biaya tinggi," ujar penulis buku Melawan Korupsi (2018) ini.

Sebenarnya yang paling penting perlu diangkat adalah apa program kedua kandidat dalam melakukan reformasi partai politik.

Misalnya, bagaimana negara dapat memberikan subsidi yang cukup besar pada partai politik yang lolos dalam pemilihan umum untuk menanggung biaya operasional politik mereka.

Selama ini partai politik tidak memiliki dana yang cukup, sehingga memberikan peluang kepada oligarki untuk menanggung biaya operasional politik tersebut.

"Tidak heran di era reformasi ini jabatan politik strategis baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif di dominasi oleh para pemodal melalui partai politik," tutur putra dari Juwono Sudarsono tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara, Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Pemkot Rencanakan Perluasan Lahan Parkir Gedung DPRD Kota Jogja

Pemkot Rencanakan Perluasan Lahan Parkir Gedung DPRD Kota Jogja

Jogja
| Sabtu, 18 Oktober 2025, 08:17 WIB

Advertisement

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA

Wisata
| Senin, 13 Oktober 2025, 10:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement