Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Prabowo Subianto-Joko Widodo. Olah foto (nuc)./JIBI-doc
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo dan Jokowi makin memanas lantaran rencana memparodikan pidato Prabowo Subianto.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyebut sembilan Sekretaris Jenderal Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak bermoral. Pasalnya, mereka akan memparodikan Pidato Kebangsaan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Dia menganggap tidakan itu sudah merendahkan Prabowo sebagai lawan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma\'ruf Amin. Dia pun mengaku akan segera membalas aksi yang dianggap mengolok-olok Prabowo.
"Saya harus nyatakan bahwa mereka ini politisi tak bermoral, tidak menghargai pihak lain dan ini pernyataan perang yang tentu akan kami balas," kata Ferdinand kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (16/1/2019).
Parodi yang akan ditampilkan para petinggi parpol KIK itu untuk meniru gaya Prabowo saat menyampaikan Pidato Kebangsaan bertajuk \'Indonesia Menang\' di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (14/1/2019). Rencananya, parodi pidato Prabowo itu akan dilakukan sembilan sekjen dari parpol pengusung Jokowi-Maruf saat nonton bareng acara debat capres-cawapres di Rumah Aspirasi, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019) besok.
Ferdinand mengaku kecewa jika ada pihak yang menghina Prabowo. Dengan melihat tingkah laku para Sekjen partai KIK itu, Ferdinand menganggap kampanye damai yang sempat dideklarasikan seluruh partai koalisi di awal masa kampanye pun sudah tidak berlaku lagi.
"Kami sedih melihat adanya sekjen-sekjen partai yang mengolok-olok Capres kami dan saya nyatakan mereka politisi kardus," ujarnya.
"Kami anggap kampanye damai sudah tidak ada bila parodi itu dilakukan oleh sekjen partai koalisi yang harusnya menjaga tata krama politik, menjaga etika politik dan menjaga agar pemilu ini tidak makin keras," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Pameran Nangsirun di Bantul menampilkan 11 karya kolaborasi fotografer Anang Batas dan maestro Nasirun untuk mengenang 100 hari kepergiannya.
Ledakan pabrik baja HABAS di Izmir, Turkiye, menewaskan 16 orang dan melukai 13 lainnya. Penyebab kejadian masih diselidiki.
Gua Jomblang Gunungkidul membatasi kunjungan 100 orang per hari. Simak harga tiket, prosedur keamanan, dan daya tarik cahaya surga.
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur hak pekerja, mulai dari cuti, upah, PKWT, pesangon, hingga perlindungan pekerja informal dan ojol.
Sejarawan JJ Rizal mengungkap peran kereta api dalam penyebaran surat kabar dan gagasan yang ikut membentuk nasionalisme Indonesia.