KSPI Sebut 85 Persen Usulan Buruh Masuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perbaikan bagi pekerja, terutama terkait aturan outsourcing, sanksi perusahaan, dan kepastian pembayaran pesangon.

UU yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut dinilai lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya. Said menyebut mayoritas usulan serikat buruh juga telah masuk dalam aturan baru tersebut.

“Satu, lebih baik dari Undang-Undang yang ada sebelumnya,” kata Said saat dihubungi Bisnis pada Senin (9/11/2026).

Menurut Said, salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah ketentuan mengenai alih daya atau outsourcing. Selain itu, pengaturan sanksi dinilai lebih jelas karena mencakup sanksi administratif, denda, hingga pidana.

KSPI Sebut 85% Usulan Buruh Diakomodasi

Said mengatakan sekitar 85% usulan serikat buruh telah diakomodasi dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Adapun 15% lainnya merupakan hasil kompromi antara aspirasi serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Secara garis besar, mayoritas serikat buruh menerima ketentuan dalam regulasi tersebut. Meski demikian, KSPI masih mempelajari setiap pasal untuk mengidentifikasi aturan yang telah sesuai dengan harapan pekerja maupun ketentuan yang masih perlu diperjuangkan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan pesangon yang berkaitan dengan sejumlah skema jaminan sosial. Skema tersebut mencakup dana cadangan pesangon, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pesangon Wajib Disiapkan Perusahaan

Kepastian pembayaran pesangon menjadi salah satu perubahan yang disoroti Said. Menurut dia, perusahaan kini diwajibkan menyiapkan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Selama ini kan pengusaha kabur aja kalau udah bisa PHK, sekarang nggak bisa, pesangon dibayar dimuka,” katanya.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

“Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja,” bunyi Pasal 253 ayat (1).

Dalam ketentuan besaran pesangon, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak memperoleh paling sedikit satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak atas pesangon hingga sembilan bulan upah.

Selain pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK.

KSPI Minta Aturan Jaminan Sosial Diharmonisasi

Di balik sejumlah perubahan tersebut, Said masih menyoroti hubungan antara dana cadangan pesangon dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut dia, ketentuan mengenai cadangan pesangon, JHT, dan Jaminan Pensiun perlu diselaraskan agar besaran iuran maupun manfaatnya tidak tumpang tindih.

Said menegaskan serikat buruh tidak mempermasalahkan upaya sinkronisasi ketiga skema tersebut. Namun, dia menilai pembahasannya lebih tepat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Jaminan Sosial, bukan dimasukkan ke dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sinkronisasi itu, lanjut dia, dapat mencakup besaran iuran yang dibayarkan pengusaha, pekerja, maupun pemerintah. Selain itu, manfaat atau benefit yang diterima peserta dari masing-masing program juga perlu diselaraskan.

“Selain itu, manfaat atau benefit dari ketiga skema tersebut juga perlu diselaraskan,” katanya.

UU Baru Menggantikan Aturan Ketenagakerjaan Sebelumnya

Pemerintah telah resmi menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi payung baru pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia.

UU tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah substansi baru maupun penguatan aturan sebelumnya dimuat dalam regulasi ini. Di antaranya perlindungan pekerja sektor informal, pemagangan, larangan menahan ijazah, perubahan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), perlindungan pekerja gig, hingga kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak pekerja terkait jaminan sosial, cuti, dan pengupahan. Pekerja sektor informal berhak memperoleh jaminan sosial, sedangkan pekerja sektor informal yang rentan dapat menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Regulasi tersebut juga melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Sementara itu, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Aturan Cuti Pekerja Perempuan dan Pendamping Persalinan

Hak pekerja perempuan turut mendapatkan pengaturan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Pekerja yang mengalami sakit saat haid tidak diwajibkan bekerja paling lama dua hari.

Adapun cuti melahirkan diberikan paling singkat tiga bulan. Dalam kondisi khusus, masa cuti tersebut dapat diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya.

Selama tiga bulan pertama, pekerja tetap mendapatkan upah penuh. Untuk perpanjangan karena kondisi khusus, upah diberikan sebesar 100% pada bulan keempat dan 75% pada bulan kelima serta keenam.

UU tersebut juga memberikan hak cuti pendampingan bagi pekerja yang istrinya melahirkan selama dua hari. Cuti itu dapat diperpanjang paling lama tiga hari berikutnya atau berdasarkan kesepakatan.

PKWT Maksimal Dua Tahun dan Aturan Pengupahan

Pada aspek hubungan kerja, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Perusahaan juga diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah. Penyusunannya harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.

Dalam pengaturan outsourcing, perusahaan alih daya bertanggung jawab terhadap pemenuhan syarat kerja, upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja.

UU ini juga menegaskan hak pekerja untuk memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama nilainya.

Pekerja Gig dan Pengemudi Ojol Mendapat Perlindungan

Regulasi baru tersebut turut mengatur hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan. Ketentuan ini mencakup pekerjaan yang menggunakan platform digital, termasuk pekerja gig dan pengemudi ojek online.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 102 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026.

“Hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pekerjaan yang menggunakan platform digital,” tulis Pasal 102 ayat (4).

Pihak yang menjalankan hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian kemitraan tersebut juga berhak memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu, mereka berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, serta hak lain sesuai dengan kesepakatan.

Dengan berbagai ketentuan tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur perlindungan pekerja dalam beragam bentuk hubungan kerja, termasuk pekerjaan berbasis platform digital.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.