KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Ilustrasi RUU KUHP./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah pasal masih menjadi kontroversi dalam RUU KUHP yang diklaim DPR sudah selesai 100%.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Taufiqulhadi mengklaim bahwa pembahasan payung hukum kejahatan di Indonesia tersebut sudah rampung saat ini.
"Kalau dalam konteks sebagai anggota Panja, saya ingin mengatakan saat ini sebetulnya sudah selesai 100 persen," ujar Taufiqulhadi seusai mengisi acara diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk Berebut Pasal Korupsi? di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).
Namun di balik kesiapan Panja membawa RUU KUHP ke Paripurna, terselip beberapa poin krusial yang masih diprediksi menimbulkan perdebatan. Pasal kontroversial itu antara lain soal penerapan hukuman mati di Indonesia, tindak kejahatan santet, pasal pencabulan anak di bawah umur dan perzinahan.
Menurut dia, pasal-pasal tersebut yang masih diperlukan masukan dan pandangan mini per fraksi di DPR RI. Oleh karena itu, kata dia, seusai hari raya Idulfitri, Panja RUU KUHP akan mendengarkan pernyataan dari masing-masing fraksi.
Apabila sudah ada keputusan dan kesepakatan, RUU KUHP itu akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dia berharap di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018, RUU KUHP sudah bisa disahkan.
"Tinggal keputusan fraksi, misalnya hukuman mati setuju atau tidak. Sekali pertemuan nanti setelah hari raya sudah selesai. Sebelum Agustus, insya Allah kami bisa menyelesaikan hal tersebut, dan menurut saya, Juni kami sudah bisa bawa ke paripurna," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.