Profil Gus Rozin Bangun BPRS untuk UMKM di Sekitar Pesantren
Gus Rozin merintis BPRS di Pati sejak 2005 untuk memperluas akses modal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah pesantren.
Ansufri Idrus Sambo./suara.com-Welly Hidayat
Harianjogja.com,JAKARTA- Alumni 212 mengklaim rentetan bom bunuh diri untuk mengalihkan isu ganti presiden pada 2019.
Perwakilan Garda 212—kelompok eks demonstran anti-Ahok pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017—Ansufri Idrus Sambo mencurigai aksi teroris beberapa waktu terakhir, merupakan pengalihan isu atas maraknya gerakan #2019 Ganti Presiden.
"Saya yakin peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi apakah di Mako Brimob, di Surabaya, ini saya curiga adalah pengalihan-pengalihan isu saja," kata Sambo dalam dialog kebangsaan #2019GantiPresiden di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).
Menurut dia, gerakan #2019 Ganti Presiden telah menjamur di semua daerah Indonesia. Gerakan ini kemudian mendatangkan ketakutan bagi bakal calon presiden petahana, yakni Presiden Joko Widodo.
Sebab itulah, pengalihan isu dengan berbagai cara dilakukan. Termasuk dengan isu terorisme.
"Kenapa pengalihan isu? Saya katakan karena gelombang tagar 2019 ganti presiden itu gelombangnya sudah begitu besar, sehingga yang katanya tadi tidak takut, ternyata takut juga. Buktinya car free day dilarang tuh," kata Sambo.
Untuk diketahui, rentetan aksi teroristik beberapa waktu terakhir berawal dari kerusuhan di dalam Rumah Tahanan Salemba cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018).
Kerusuhan yang dikobarkan narapidana teroris tersebut menyebabkan 5 anggota polisi tewas.
Setelahnya, Minggu (13/5/2018), tiga gereja di Surabaya, Jatim, dibom. Pada hari yang sama, persisnya Minggu malam, bom juga meledak di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo.
Sementara Senin pagi tadi, bom juga diledakkan pelaku teroristik di gerbang Mapolrestabes Surabaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Gus Rozin merintis BPRS di Pati sejak 2005 untuk memperluas akses modal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah pesantren.
DPRD Jogja meminta kantong parkir disiapkan sebelum Malioboro full pedestrian untuk mencegah parkir liar, macet, dan pungutan tak sesuai aturan.
Kejagung menyita aset bos PT QSS Sudianto alias Aseng senilai Rp338,35 miliar terkait dugaan korupsi pertambangan bauksit.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Komnas HAM membentuk tim proyustisia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996.
DPT Pilur Gunungkidul ditetapkan 120.887 pemilih. Coblosan serentak di 31 kalurahan digelar 26 September 2026.