73 Kuota Jalur Mandiri Unsoed Disetting, Calon Maba Dimintai Uang

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan pengaturan 73 kursi dari total 245 kuota Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan puluhan kuota tersebut diduga telah disiapkan untuk calon mahasiswa yang kemudian dimintai sejumlah uang.

“Dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur mandiri itu sudah disetting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa yang nanti akan dikelola untuk bisa di kuota untuk yang dimintakan sejumlah uang gitu,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026) malam.

Menurut Taufik, penyidik menemukan dokumen yang memuat perhitungan kuota serta transaksi terkait dugaan pengaturan tersebut. Namun, KPK masih mendalami mekanisme dan dasar penghitungan kuota yang telah disiapkan.

“Jadi ada hitung-hitungannya yang kami sebutkan, yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungannya tadi,” ujarnya.

Tak Hanya Fakultas Kedokteran

KPK menduga skema pengaturan kuota jalur mandiri tersebut tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran. Taufik menyebut penyidik juga menemukan indikasi serupa di sejumlah fakultas lain, termasuk Fakultas Perikanan dan beberapa fakultas hukum di lingkungan Unsoed.

Namun, KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara rinci fakultas yang terlibat serta mekanisme transaksi dalam pengaturan penerimaan mahasiswa baru tersebut.

“...ada fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan itu antara lain fakultas perikanan ya. Ada salah satu perikanan, ada beberapa fakultas hukum juga,” kata Taufik.

KPK Bagi Kasus Menjadi Tiga Klaster

KPK membagi dugaan korupsi PMB Unsoed tersebut ke dalam tiga klaster.

Klaster pertama berkaitan dengan permintaan uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran pada Agustus 2026. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, serta dua pihak swasta yang disebut sebagai perantara, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Calon mahasiswa yang dimaksud ternyata tidak lolos seleksi. Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang tersebut dikembalikan.

Namun, menurut KPK, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Untuk mengembalikan dana, Norman kemudian meminjam uang dari pihak swasta.

Pengembalian pinjaman itu diduga dijanjikan melalui pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Ada Dugaan Transaksi Rp680 Juta

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan uang Rp680 juta dalam proses seleksi PMB jalur mandiri tahun 2025 dan 2026.

KPK menduga Akhmad Sodiq memerintahkan Mulyono menerima uang tersebut. Akhmad juga diduga memerintahkan Mulyono melakukan pembayaran untuk pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

Sementara itu, klaster ketiga melibatkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto. Eko diduga melakukan tawar-menawar nominal uang dengan pihak pengepul calon mahasiswa dalam proses PMB. Setelah kesepakatan tercapai, Eko disebut menerima uang dengan total Rp1,12 miliar selama periode 2025-2026.

Enam Orang Jadi Tersangka

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PMB Unsoed.

Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yaitu Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap lebih jauh mekanisme pengaturan kuota, aliran uang, serta pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis