Duh, 112 Anak di 26 Provinsi Terpapar Radikalisme Lewat Gim dan Medsos

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan temuan mengkhawatirkan terkait paparan paham radikal terhadap anak di Indonesia. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 112 anak di 26 provinsi terindikasi teradikalisasi melalui ruang digital, terutama lewat permainan daring dan media sosial.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Eddy Hartono menyampaikan, anak-anak tersebut berinteraksi dengan konten bermuatan radikal terorisme tanpa pernah bertemu langsung dengan perekrut. Bahkan, sebagian di antaranya terlibat dalam fenomena lone actor atau aktor tunggal yang bergerak secara mandiri.

“Anak-anak yang terpapar ini menjadi perhatian serius negara. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme memastikan proses rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta perlindungan hak anak berjalan optimal,” ujar Eddy dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa.

Menurut Eddy, jaringan terorisme dan simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Ansharuh Daulah (AD) kini secara aktif menyasar anak dan remaja sebagai target radikalisasi. Proses rekrutmen dilakukan sepenuhnya melalui dunia maya, termasuk baiat yang dilakukan secara mandiri tanpa interaksi fisik.

BNPT mencatat, usia anak yang terpapar rata-rata 13 tahun, dengan rentang usia termuda 10 tahun dan tertua 18 tahun. Angka ini jauh lebih muda dibandingkan profil pelaku terorisme Indonesia pada periode 2014–2019 yang berada di kisaran usia 28–35 tahun.

Eddy menjelaskan, kelompok radikal memanfaatkan kerentanan psikologis remaja, baik dari sisi emosi, perilaku, maupun pola pikir. Temuan BNPT menunjukkan mayoritas anak yang terpapar memiliki trauma emosional, seperti pengalaman perundungan hingga kondisi keluarga yang tidak utuh.

“Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kami ke depan, memastikan anak-anak ini mendapatkan rehabilitasi yang berkelanjutan,” katanya.

Merespons situasi tersebut, BNPT memperkuat strategi kontraradikalisasi melalui berbagai program pencegahan, seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. Selain itu, BNPT membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian dan lembaga.

Perlindungan ruang digital bagi anak, kata Eddy, menjadi bagian penting dari sistem deteksi dini dan keterlibatan dini guna memutus rantai penyebaran ideologi radikal terorisme. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani menambahkan, fakta 112 anak terpapar radikalisme menunjukkan ruang digital telah menjadi pintu masuk utama penyebaran paham ekstrem.

“Kelompok teroris memanfaatkan gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme dan solidaritas untuk mendekati anak dan remaja,” ujar Reni.

Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran anak agar mampu menolak serta melaporkan konten berbahaya. BNPT pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, masyarakat, hingga keluarga, untuk bersama-sama menjaga ruang digital demi keamanan nasional dan masa depan generasi muda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara