PKS Minta Kasus Penyadapan Diusut, Siapa Pemesan di Baliknya?

Newswire
Newswire Minggu, 22 November 2026 20:17 WIB
PKS Minta Kasus Penyadapan Diusut, Siapa Pemesan di Baliknya?

Ilustrasi penyadapan./Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka di lingkungan Polri diusut secara transparan, adil, dan profesional. Dia secara khusus menyoroti pentingnya mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan tersebut.

Almuzzammil menilai pengusutan kasus itu bukan sekadar proses penegakan hukum, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang dinilai telah mencoreng moral aparat penegak hukum negara. Dampaknya terhadap kehidupan bangsa juga menjadi alasan kasus tersebut tidak boleh ditangani secara biasa.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Almuzzammil menyebut pengusutan kasus penyadapan harus sejalan dengan prinsip sirotol mustaqim yang menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata AMY.

Menurut dia, sirotol mustaqim memiliki makna religius yang selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Nilai tersebut juga berkaitan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Lebih jauh, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan. Atas dasar itu, Almuzzammil menegaskan dugaan penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

PKS Minta Pengguna Penyadapan Diungkap

Almuzzammil meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum membuka penanganan perkara tersebut secara transparan. Dia juga menekankan penyidikan harus berjalan profesional, termasuk menelusuri siapa pihak yang menggunakan atau memesan penyadapan.

Menurutnya, pengungkapan pihak di balik tindakan tersebut menjadi bagian penting dalam mengusut perkara hingga tuntas.

"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita," tutup dia.

Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.

Perkembangan perkara berlanjut dua hari kemudian. Pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu menjadi empat orang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online