ETLE Hub Awasi Truk ODOL, Penegakan Hukum Dimulai 2027
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Ilustrasi penyadapan./Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka di lingkungan Polri diusut secara transparan, adil, dan profesional. Dia secara khusus menyoroti pentingnya mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan tersebut.
Almuzzammil menilai pengusutan kasus itu bukan sekadar proses penegakan hukum, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang dinilai telah mencoreng moral aparat penegak hukum negara. Dampaknya terhadap kehidupan bangsa juga menjadi alasan kasus tersebut tidak boleh ditangani secara biasa.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Almuzzammil menyebut pengusutan kasus penyadapan harus sejalan dengan prinsip sirotol mustaqim yang menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata AMY.
Menurut dia, sirotol mustaqim memiliki makna religius yang selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Nilai tersebut juga berkaitan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Lebih jauh, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan. Atas dasar itu, Almuzzammil menegaskan dugaan penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
PKS Minta Pengguna Penyadapan Diungkap
Almuzzammil meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum membuka penanganan perkara tersebut secara transparan. Dia juga menekankan penyidikan harus berjalan profesional, termasuk menelusuri siapa pihak yang menggunakan atau memesan penyadapan.
Menurutnya, pengungkapan pihak di balik tindakan tersebut menjadi bagian penting dalam mengusut perkara hingga tuntas.
"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita," tutup dia.
Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.
Perkembangan perkara berlanjut dua hari kemudian. Pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu menjadi empat orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Zeekr menghadirkan MPV listrik 009 dan SUV 7X di GAW 2026. Keduanya menawarkan fitur premium, performa tinggi, dan teknologi modern.
PKS mendesak kasus penyadapan ilegal diusut transparan dan profesional, termasuk mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan.
BAP DPD RI mendesak penyelesaian terpadu kasus Apartemen Malioboro Park View di Sleman yang merugikan ratusan konsumen selama lebih dari lima tahun.
Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas kebakaran pabrik di Cikande dan kendala komunikasi dengan keluarga korban.
Veda Ega Pratama tetap di posisi keenam klasemen Moto3 2026 setelah terjatuh di GP Portugal. Peluang menembus lima besar tertutup.