Heboh! Kerja 1 Jam Seminggu Tak Masuk Pengangguran, Ini Kata BPS
BPS menjelaskan alasan penduduk yang bekerja satu jam seminggu tetap masuk kategori bekerja berdasarkan standar ILO.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga Minggu (22/11/2026) pukul 16.00 WIB. Daerah yang telah mengumumkan besaran upah tersebut mencatat kenaikan dengan persentase berbeda, termasuk DI Yogyakarta yang menetapkan UMP sebesar Rp2.725.000 atau naik 12,72%.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan para gubernur bersama Dewan Pengupahan Daerah telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
Menurut dia, penetapan upah minimum menjadi langkah penting untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja. Kebijakan tersebut sekaligus perlu menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, serta iklim investasi yang kondusif.
"Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak," kata Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Setelah penetapan di tingkat provinsi rampung, pemerintah daerah selanjutnya akan membahas dan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.
Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah tetap mengedepankan dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota juga diminta menjalankan perannya secara optimal melalui musyawarah dan pertimbangan objektif.
Penetapan UMK 2027 Perlu Pertimbangkan Kondisi Daerah
Dalam proses penetapan UMK dan UMSK, perumusan besaran upah diharapkan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional sekaligus karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.
Yassierli menegaskan kebijakan pengupahan harus mampu menyeimbangkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan bisnis serta penciptaan lapangan kerja.
"Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata diukur dari besaran kenaikan upah. Kebijakan tersebut juga perlu memberikan dampak terhadap kesejahteraan pekerja, keberlanjutan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan terbukanya lapangan kerja.
"Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka," pungkas Yassierli.
Daftar UMP 2027 di 27 Provinsi
Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 27 provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2027 hingga Minggu (22/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Sementara itu, 11 provinsi lainnya tercatat belum menetapkan UMP 2027. Daerah tersebut meliputi Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Berikut daftar 27 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027 beserta persentase kenaikannya:
* Aceh: naik 6,72% menjadi Rp4.197.000.
* Bali: naik 42,15% menjadi Rp4.559.287.
* Banten: naik 8,77% menjadi Rp3.372.828,70.
* DI Yogyakarta: naik 12,72% menjadi Rp2.725.000.
* DKI Jakarta: naik 7,10% menjadi Rp6.136.941.
* Gorontalo: naik 10,07% menjadi Rp3.748.000.
* Jambi: naik 6,91% menjadi Rp3.711.516.
* Jawa Barat: naik 29,44% menjadi Rp3.000.000.
* Jawa Tengah: naik 14,10% menjadi Rp2.655.454.
* Jawa Timur: naik 11,57% menjadi Rp2.730.000.
* Kalimantan Tengah: naik 7,15% menjadi Rp3.949.697.
* Kalimantan Timur: naik 7,55% menjadi Rp4.046.360.
* Kalimantan Utara: naik 6,69% menjadi Rp4.027.901.
* Kepulauan Bangka Belitung: naik 6,54% menjadi Rp4.299.000.
* Kepulauan Riau: naik 9,02% menjadi Rp4.229.356.
* Lampung: naik 7,79% menjadi Rp3.285.152,48.
* Nusa Tenggara Barat (NTB): naik 9,25% menjadi Rp2.921.059.
* Nusa Tenggara Timur (NTT): naik 5,97% menjadi Rp2.602.441.
* Papua Barat Daya: naik 7,34% menjadi Rp4.042.500.
* Riau: naik 6,63% menjadi Rp4.031.142.
* Sulawesi Barat: naik 5,61% menjadi Rp3.502.000.
* Sulawesi Selatan: naik 7,98% menjadi Rp4.233.913,25.
* Sulawesi Tengah: naik 8,58% menjadi Rp3.453.000.
* Sulawesi Utara: naik 8,02% menjadi Rp4.323.465.
* Sumatra Barat: naik 6,29% menjadi Rp3.383.258.
* Sumatra Selatan: naik 6,77% menjadi Rp4.210.059.
* Sumatra Utara: naik 5,61% menjadi Rp3.410.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS menjelaskan alasan penduduk yang bekerja satu jam seminggu tetap masuk kategori bekerja berdasarkan standar ILO.
Dokter spesialis penyakit dalam UMY mengingatkan lansia rutin memeriksa tekanan darah, menjaga pola makan, dan tidak menghentikan obat tanpa konsultasi.
Bloodlines Familia MC mendampingi pegiat seni Gunungkidul melalui bantuan gamelan, desain kostum, rencana sanggar seni, hingga akses pertunjukan.
Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan UMP 2027. DIY naik 12,72% menjadi Rp2,725 juta, sementara 11 provinsi belum mengumumkan besaran upah
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Laporan GASA 2026 mencatat 83% warga Indonesia berinteraksi dengan scam. Sebanyak 30% di antaranya kehilangan uang.