Mentan Terima 340 Aduan Mafia Pangan, Pedagang Beras Diingatkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 340 aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan sektor pertanian masuk melalui kanal Lapor Pak Amran dalam kurun waktu dua minggu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk dugaan permainan tata niaga beras, penyalahgunaan pupuk, hingga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani, konsumen, maupun ketahanan pangan nasional. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindaklanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Aduan masyarakat yang diterima Kementerian Pertanian (Kementan) mencakup sejumlah persoalan. Selain perberasan, laporan juga berkaitan dengan distribusi pupuk, penyaluran alsintan, serta pelaksanaan program cetak sawah.

Amran mengatakan setiap pengaduan tidak langsung ditindak tanpa pemeriksaan. Kementan terlebih dahulu melakukan kajian dan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat.

“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.

Pengoplosan Beras SPHP Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Kementan adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran mengungkapkan terdapat sejumlah modus yang diduga digunakan pelaku. Di antaranya membawa beras ke tempat penggilingan untuk digiling ulang, kemudian mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda.

Modus lainnya dilakukan dengan membongkar muatan beras di lokasi tersembunyi. Setelah itu, kemasan dan identitas produk diganti untuk mengaburkan asal maupun jenis beras yang dipasarkan.

Dalam perkembangan penanganan perkara perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras masih berlanjut.

Amran mengingatkan beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau masyarakat. Karena itu, beras yang mendapatkan dukungan pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Pelaku usaha juga diminta mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ketentuan HET ditujukan untuk melindungi konsumen, sedangkan HPP berfungsi menjaga kepentingan petani.

Aduan Pupuk hingga Alsintan Juga Ditelusuri

Pengawasan Kementan tidak hanya menyasar persoalan beras. Aduan mengenai distribusi pupuk, penyaluran alat dan mesin pertanian, serta pelaksanaan program cetak sawah juga masuk dalam daftar laporan yang ditelusuri.

Amran menegaskan bantuan pemerintah harus disalurkan kepada penerima yang tepat dan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian. Penyalahgunaan bantuan maupun praktik memperjualbelikannya tidak akan ditoleransi.

Untuk memperkuat pengawasan, masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan di sektor pertanian diminta aktif menyampaikan pengaduan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312.

Pelapor diharapkan menyertakan informasi lokasi kejadian serta dokumentasi pendukung. Kelengkapan informasi tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan verifikasi secara cepat dan akurat.

Amran juga menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang menyampaikan laporan. Nama dan alamat pelapor tidak akan dipublikasikan.

"Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” katanya.

Apresiasi untuk Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Amran mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi berbagai program dan aktivitas di sektor pertanian. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, serta seluruh aparat penegak hukum yang ikut mengawal penanganan dugaan penyimpangan.

Menurutnya, laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya membersihkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan petani, konsumen, dan negara.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Indonesia harus bebas dari mafia pangan, khususnya mafia beras. Ini masalah serius,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara