Karhutla Way Kambas Meluas, BNPB Kerahkan Pemadaman Udara

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Sabtu (24/10/2026). Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, turun langsung untuk melihat perkembangan pemadaman sekaligus memastikan penentuan prioritas operasi berdasarkan kondisi di lapangan.

Data Balai TNWK mencatat sekitar 7.000 hektare lahan terdampak dalam 21 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Laporan sebelumnya juga menyebut sekitar 30 hektare area masih terindikasi terbakar atau mengeluarkan asap.

Kristomei menegaskan penanganan karhutla harus mengutamakan keselamatan petugas dan ketepatan dalam menentukan lokasi pemadaman. Ia meminta seluruh tim menjadikan informasi terkini sebagai dasar pengambilan keputusan selama operasi berlangsung.

"Penanganan karhutla di TN Way Kambas harus berfokus pada pengendalian api yang terukur, dengan mengutamakan keselamatan personel. Perkembangan situasi harus menjadi dasar setiap keputusan operasi," katanya dalam keterangan pers seperti dilansir RRI, Minggu (25/10/2026).

BNPB bersama tim gabungan mengerahkan personel untuk memadamkan api melalui operasi darat dan pengeboman air atau water bombing dari udara. Pemantauan udara juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan petugas di lapangan, data titik panas, serta informasi cuaca terkini.

"Pemantauan udara harus diselaraskan dengan laporan petugas darat, data titik panas, dan informasi cuaca terkini. Penentuan prioritas harus berdasarkan kondisi lapangan agar penanganan benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Selain pemadaman langsung, pemerintah mendukung penanganan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat Cessna Caravan. Pada 24 Oktober 2026, tim melaksanakan dua sorti penyemaian natrium klorida (NaCl), masing-masing sebanyak 1.000 kilogram.

Upaya tersebut diharapkan membantu mendukung penanganan kebakaran sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca di wilayah terdampak. Meski demikian, data terbaru mengenai total luas lahan terbakar dan perkembangan dampak kebakaran secara menyeluruh masih belum tersedia.

Pemadaman Karhutla Terkendala Lahan Gambut

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disebut menjadi wilayah yang paling rawan karena masih ditemukan banyak titik api serta area terbakar yang cukup luas.

“Enam provinsi ini ada 18 ribu hektare yang terbakar. Sedangkan untuk Kalimantan saja ada 11 ribu lebih,” ujar Berton kepada PRO3 RRI, seperti ditulis Minggu (25/10/2026).

Menurut Berton, salah satu kendala serius dalam pemadaman karhutla adalah karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar hingga lapisan bawah tanah. Kondisi tersebut membuat api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar mati.

Selain itu, keterbatasan sumber air dan angin kencang turut menyulitkan petugas memadamkan api. Kedua faktor tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran meluas hingga menjangkau permukiman warga.

“Lahan gambut ini, di permukaan terbakar, di bawah juga terbakar. Kita sudah padamkan di permukaan, di bawah belum tentu, masih ada bara,” ucapnya.

Berton menambahkan, pemadaman di kawasan pegunungan juga menghadapi tantangan tersendiri. Medan yang terjal dan curam, ditambah kabut asap, menyulitkan petugas menjangkau titik-titik api. Angin yang berubah-ubah turut menjadi hambatan selama proses pemadaman.

BNPB Koordinasi dengan Sejumlah Instansi

Dalam menangani karhutla, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta kepolisian.

Berton menjelaskan data dari instansi terkait dimanfaatkan untuk menentukan lokasi operasi pemadaman. Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terkait kebakaran ditangani pihak berwenang sesuai kewenangannya.

“Kami lebih kepada operasinya daripada penegakan hukum. Kalau ada indikasi ke sana, tentu kami akan diminta,” kata Berton.

Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Berton mengungkapkan kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak telah mencapai kategori berbahaya dan tidak sehat.

Kondisi tersebut berisiko mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia. Untuk membantu masyarakat terdampak, pemerintah mengirimkan masker dan oksigen serta mengaktifkan layanan puskesmas.

Penanganan karhutla pun dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pemadaman langsung, pemantauan udara, operasi modifikasi cuaca, hingga koordinasi lintas instansi. Di Way Kambas, BNPB menekankan bahwa penentuan prioritas berdasarkan kondisi lapangan dan keselamatan petugas menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian kebakaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.