9.600 Desa Masih Tertinggal, Pemerintah Bidik 5.000 Desa Ekspor

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lebih dari 9.600 desa masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal dari sekitar 75.000 desa yang tersebar di Indonesia.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai desa memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa, yang menyimpan beragam potensi ekonomi sekaligus persoalan pembangunan.

“Karena jumlah desa ini 75.296, penduduk Indonesia itu lebih dari 70% berdiam di desa. Kemudian hampir semua potensi ada di desa, tapi sekaligus desa juga menyimpan juga banyak PR berat kita, di antaranya tentu kemiskinan dan lain-lain,” kata Yandri dalam Agrifood Forum 2026, Senin (19/10/2026).

Pembangunan desa menjadi bagian dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Menurut Yandri, upaya tersebut membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar potensi desa dapat dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Yandri mengklaim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menjalin lebih dari 70 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan desa.

“Kami sadar 75.000 desa itu sangat banyak, perlu melibatkan kolaborasi dan harus diintegrasi dengan kementerian lembaga,” ujarnya.

Pemerintah Bidik 5.000 Desa Ekspor

Selain mempercepat pembangunan desa tertinggal, pemerintah mendorong pengembangan desa tematik berdasarkan potensi lokal dan desa ekspor. Yandri menyebut jumlah desa ekspor saat ini baru sekitar 454 desa, dengan perputaran uang sekitar Rp1 triliun yang berasal langsung dari desa.

Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 5.000 desa. Untuk mencapai sasaran itu, Kementerian Desa akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu produk desa memenuhi standar ekspor, meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan. Ketiga aspek itu menjadi bagian dari upaya menyiapkan produk desa agar dapat memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.

Yandri mencontohkan produk gula aren dari Desa Temon, Pacitan, yang disebut telah diekspor ke Malaysia, Belanda, dan Australia. Selain itu, ikan koki emas dari Pandeglang dipasarkan ke Kanada, Prancis, dan Inggris.

Menurut Yandri, pemasaran langsung dari desa ke negara tujuan diharapkan dapat memangkas rantai distribusi dan mengurangi peran tengkulak sehingga petani memperoleh hasil yang lebih maksimal. Ia menyebut produk desa yang dikembangkan saat ini telah menjangkau 49 negara tujuan.

Meski mendorong ekspor, Yandri menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas sebelum produk desa dipasarkan ke luar negeri. Pemerintah juga berencana mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi wilayah, antara lain jahe, serai, dan bawang merah, untuk memenuhi permintaan pasar.

Kopdes Merah Putih untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Penguatan ekonomi desa juga diarahkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Yandri menempatkan koperasi tersebut sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian desa sekaligus memperkuat rantai pasok pangan.

Ia menegaskan dana desa tetap kembali ke desa, salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan koperasi tersebut.

“Jadi kalau ada orang memelintir dana desa dipotong atau diambil oleh pusat, tidak. Kita pastikan itu kembali ke desa. Apa wujudnya? Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Menurut Yandri, Kopdes dirancang memiliki sejumlah fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, seperti gudang yang dapat dimanfaatkan bersama Perum Bulog, tempat penampungan hasil pertanian, dan gudang pupuk.

Koperasi tersebut juga diharapkan dapat berfungsi sebagai penyalur barang bersubsidi dan pembeli siaga atau off-taker bagi produk desa. Peran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemasaran hasil produksi sekaligus mendukung rantai pasok pangan.

Di tengah masih banyaknya desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, pemerintah mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan koperasi sebagai bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis