Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan Presiden mengambil langkah ekstra untuk menangani eskalasi konflik di Papua. Salah satu usulan tersebut ialah membentuk tim gabungan investigasi lintas instansi agar berbagai fakta terkait insiden kekerasan di Papua dapat diverifikasi secara objektif.

Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan pembentukan tim diperlukan untuk mengurai kesimpangsiuran informasi mengenai berbagai insiden kekerasan di Papua. Hal itu termasuk dugaan serangan kelompok bersenjata maupun tindakan aparat terhadap pihak yang diduga terlibat kelompok tersebut.

"Saya berharap Presiden bisa mengambil langkah ekstra itu. Misalnya, apakah membentuk tim gabungan investigasi? Kenapa? Kalau hanya investigasi dilakukan oleh salah satu institusi, sebutlah Komnas saja, belum tentu lembaga lain bisa menerimanya kan?" ujar Amiruddin.

Menurut Amiruddin, tim yang melibatkan berbagai instansi dapat melakukan klarifikasi langsung terhadap fakta di lapangan. Sementara itu, Komnas HAM tetap menjalankan fungsi pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya.

Komnas HAM Soroti Dampak Konflik bagi Warga

Selain memastikan fakta di lapangan, Amiruddin menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan kekerasan. Pada saat yang sama, hak dasar masyarakat yang terdampak konflik juga perlu dipenuhi.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah kondisi pengungsi internal di Papua. Menurut Amiruddin, kondisi tersebut telah berlangsung hampir lima tahun sehingga membutuhkan penanganan terpadu.

Kebutuhan para pengungsi mencakup sandang, pangan, air bersih, hunian sementara, kesehatan, hingga pendidikan. Komnas HAM sebelumnya juga mendorong percepatan penanganan pengungsi internal di Papua melalui penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Amiruddin mengatakan persoalan kemanusiaan yang mencakup sejumlah provinsi di Papua membutuhkan koordinasi langsung di lapangan. Salah satu opsi yang disampaikan ialah menugaskan pejabat pemerintah untuk mengoordinasikan langkah lintas sektor.

"Kan bisa saja Presiden perintahkan Menteri Dalam Negeri berkantor di Papua selama tiga bulan mengoordinasi ini. Semua. Atau Menko HAM Prof Yusril. Berkantor dong di Jayapura, diperintahkan," ujar dia.

Ia menilai pembentukan tim oleh Presiden dapat menjadi mekanisme untuk merespons persoalan tersebut secara terpadu.

"Kalau Presiden membentuk tim itu, tim ini yang merespons. Kalau tidak, ya begini," ujarnya.

Kantor Komnas HAM Jayapura Diduga Diteror

Di tengah pemantauan situasi HAM di Papua, Komnas HAM juga menghadapi dugaan teror terhadap kantor perwakilannya di Jayapura.

Polda Papua telah diminta mengusut dugaan pelemparan benda yang diduga bom molotov oleh orang tidak dikenal. Komnas HAM menyebut benda tersebut mengenai sedikitnya tiga sepeda motor yang berada di area kantor, tetapi tidak menimbulkan kebakaran.

Peristiwa tersebut menambah konteks keamanan yang dihadapi Komnas HAM dalam menjalankan pemantauan situasi hak asasi manusia di Papua. Sebelumnya, pada 9 September 2026, Komnas HAM juga meminta Polda Papua mengusut dugaan serangan terhadap kantor perwakilannya di Jayapura; laporan Antara menyebut benda yang diduga molotov mengenai sedikitnya tiga sepeda motor dan tidak menyebabkan kebakaran.

Pemantauan HAM Tetap Berjalan

Komnas HAM menegaskan pemantauan dan penyelidikan situasi HAM di Papua tetap dilakukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta percepatan penanganan dampak kemanusiaan akibat konflik.

Usulan pembentukan tim gabungan investigasi lintas instansi, menurut Amiruddin, diarahkan untuk memastikan fakta di lapangan dapat diklarifikasi secara objektif sekaligus menjembatani perbedaan informasi antarinstansi.

Komnas HAM sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam pengkajian dan penyelidikan persoalan HAM di Papua, termasuk dokumentasi mengenai permasalahan HAM dan penyelidikan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara