Desil DTSEN Bisa Berubah, Warga Menunggu Data Diperbarui

Harianjogja.com, SURABAYA— Angka dalam data kesejahteraan tidak pernah benar-benar diam. Pekerjaan bisa berubah, pendapatan naik atau turun, anggota keluarga bertambah, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.

Kondisi tersebut membuat data kesejahteraan tidak sekadar menjadi deretan angka. Di balik setiap angka terdapat kehidupan warga yang terus mengalami perubahan.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, sekitar 3.283 warga mengajukan keluhan karena posisi desil mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Keluhan itu menjadi gambaran bahwa perubahan kehidupan warga belum tentu langsung terbaca dalam sistem data.

Ada kemungkinan data lama masih menggambarkan kondisi yang sudah berbeda dengan keadaan hari ini. Karena itu, persoalan desil tidak semestinya hanya dilihat dari perdebatan mengenai angka yang naik atau turun.

Yang jauh lebih penting ialah bagaimana negara memastikan data kesejahteraan tetap bergerak mengikuti kenyataan di lapangan.

3.283 Keluhan Tidak Langsung Mengubah Desil

Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya tidak serta-merta mengubah posisi desil warga yang mengajukan keluhan.

Hingga awal September 2026, keluhan yang masuk melalui Dinsos, kelurahan, kecamatan, maupun kanal pengaduan wali kota ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah mengusulkannya kepada pemerintah pusat untuk dimutakhirkan.

Dengan mekanisme tersebut, 3.283 keluhan di Surabaya dapat dibaca sebagai bagian dari mekanisme koreksi sosial. Data bukan sesuatu yang selesai dibuat sekali kemudian berlaku selamanya.

Data perlu diuji, diperbarui, dan disesuaikan ketika kehidupan masyarakat berubah.

Ketika Desil Menentukan Akses Bantuan

Persoalan desil menjadi penting karena posisi tersebut bukan sekadar angka statistik.

Desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai intervensi pemerintah. Di Surabaya, data desil antara lain menjadi pertimbangan dalam program perlindungan sosial dan pendidikan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan, yang kemudian diubah melalui Perwali Nomor 33 Tahun 2026, mengatur bantuan pendidikan bagi masyarakat Surabaya dari keluarga miskin atau pramiskin maupun yang masuk Desil 1 hingga 5 DTSEN.

Artinya, perubahan posisi dalam data dapat membawa konsekuensi nyata bagi sebuah keluarga.

Keluarga yang beberapa waktu lalu masih mampu membiayai kebutuhan pendidikan belum tentu mempunyai kemampuan yang sama hari ini. Pekerjaan bisa hilang, usaha berhenti, pendapatan menurun, anggota keluarga bertambah, atau kebutuhan kesehatan meningkat.

Sebaliknya, keluarga yang dahulu membutuhkan bantuan juga bisa mengalami peningkatan kesejahteraan.

Anak memperoleh pekerjaan, usaha berkembang, pendapatan meningkat, atau kondisi ekonomi rumah tangga membaik.

Karena itu, pertanyaan mengenai desil seharusnya tidak berhenti pada siapa yang berada di kelompok tertentu.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa cepat sistem dapat mengenali perubahan tersebut dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat.

Ketika Data Tertinggal dari Kehidupan

Pemutakhiran yang terlalu lambat berpotensi membuat data tertinggal dari kehidupan warga.

Dampaknya bisa terjadi di dua sisi. Bantuan berpotensi salah sasaran, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru dapat terlambat memperoleh intervensi.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa akurasi dan kecepatan sama-sama penting.

Data harus benar, tetapi mekanisme untuk memperbaikinya juga tidak boleh berbelit.

DTSEN Mencakup Ratusan Juta Individu

DTSEN dibangun sebagai rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program.

Data tersebut terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, mulai dari data administrasi, survei, pembaruan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga.

Skala tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran DTSEN bukan pekerjaan sederhana. Prosesnya merupakan pekerjaan statistik sekaligus pelayanan publik yang harus berlangsung terus-menerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan hanya berdasarkan satu indikator.

Pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan sejumlah karakteristik, seperti identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta usaha.

Hal tersebut penting karena kondisi kesejahteraan masyarakat tidak selalu bisa dibaca hanya dari apa yang terlihat.

Rumah sederhana belum tentu berarti miskin. Kendaraan di halaman juga belum tentu menunjukkan sebuah keluarga berkecukupan.

Sebaliknya, rumah yang terlihat layak tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi.

Verifikasi Lapangan Jadi Penentu

Karena berbagai kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam data administratif, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran.

Data administratif perlu bertemu dengan kondisi nyata agar kebijakan tidak bekerja berdasarkan asumsi.

Surabaya memiliki pengalaman menggabungkan data desil dengan data kemiskinan daerah.

Pemadanan dan pengecekan lapangan dapat membantu menemukan dua kemungkinan sekaligus, yakni warga dalam desil rendah yang kondisinya telah membaik dan warga dengan desil lebih tinggi yang masih menghadapi persoalan ekonomi.

Namun, proses tersebut juga menghadirkan tantangan baru.

Jangan sampai mekanisme koreksi data justru melahirkan antrean baru. Warga membutuhkan kepastian mengenai status usulan, sementara pemerintah membutuhkan waktu dan ketelitian untuk memastikan perubahan yang diajukan benar-benar valid.

Tiga Lapisan Pemutakhiran Data

Karena itu, 3.283 pengajuan di Surabaya tidak serta-merta menunjukkan kegagalan DTSEN.

Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai tanda bahwa sistem data kesejahteraan membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

Digitalisasi dapat membantu, tetapi bukan satu-satunya jawaban.

Surabaya telah menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan Desil secara daring. Pada tingkat nasional, masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pembaruan dan menyampaikan sanggahan melalui kanal resmi.

Meski demikian, pengajuan tidak otomatis mengubah posisi desil.

Data tetap harus diverifikasi dan dihitung kembali berdasarkan berbagai indikator. Prinsip tersebut penting untuk menjaga ketepatan sekaligus mencegah perubahan berdasarkan informasi yang belum teruji.

Ke depan, mekanisme pemutakhiran idealnya berjalan dalam tiga lapisan.

Pertama, pembaruan mandiri yang mudah dilakukan warga. Kedua, verifikasi pemerintah daerah yang cepat agar informasi tidak berhenti sebagai formulir. Ketiga, pemrosesan di tingkat pusat yang transparan sehingga warga dapat mengetahui perkembangan usulannya.

Surabaya juga dapat memperkuat pemantauan perubahan sosial melalui kelurahan.

Perubahan pekerjaan, anggota keluarga, kondisi kesehatan, atau kemampuan ekonomi dapat menjadi sinyal awal untuk pemutakhiran. Langkah tersebut bukan untuk menambah birokrasi, melainkan menangkap perubahan yang mungkin belum tercermin dalam data.

Desil Bukan Label Permanen

Literasi data masyarakat juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Desil bukan label permanen yang menentukan seseorang miskin atau kaya. Posisi tersebut merupakan pengelompokan kesejahteraan yang dapat berubah mengikuti kondisi kehidupan dan pembaruan data.

Pada akhirnya, warga tidak sedang berjuang melawan sebuah angka.

Mereka sedang memastikan agar data negara benar-benar mampu mengenali kehidupan mereka.

Data yang baik bukanlah data yang tidak pernah berubah. Data yang baik adalah data yang mampu berubah ketika kenyataan berubah.

Jika DTSEN dapat bergerak seiring perubahan kehidupan warga, perlindungan sosial akan menjadi lebih tepat sasaran.

Pada titik itulah angka tidak lagi sekadar mengelompokkan manusia, tetapi membantu negara melihat manusia secara lebih utuh.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara