Gempa M7,7 Flores, BNPB Verifikasi 51.591 Rumah Terdampak

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 51.591 unit rumah telah menjalani verifikasi dan validasi atau verivali pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 50,39% dari 102.384 unit rumah dalam data awal yang menjadi sasaran pendataan di tujuh kabupaten terdampak.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan hasil verifikasi masih bersifat sementara. Petugas masih melakukan pendataan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan temuan di lapangan.

"Dari hasil verifikasi sementara tersebut, sebanyak 2.382 unit rumah masuk kategori rusak berat, 7.276 unit rusak sedang, dan 14.177 unit rusak ringan. Sementara itu, sebanyak 27.756 unit dinyatakan tidak mengalami kerusakan (TMK)," katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).

Pendataan Rumah Dilakukan Bertahap

Proses verifikasi dilakukan dengan menyandingkan data by name by address (BNBA), menangani data ganda, memeriksa data yang belum terverifikasi, serta memasukkan data tambahan atau susulan yang ditemukan selama pendataan.

Berton mencontohkan kondisi di Kabupaten Nagekeo. Dari data awal sebanyak 15.929 unit rumah, verifikasi sementara mencatat 218 unit rusak berat, 1.523 unit rusak sedang, 3.475 unit rusak ringan, dan 10.713 unit tidak mengalami kerusakan.

Dia mengatakan petugas juga menemukan tambahan data rumah rusak yang sebelumnya belum tercatat dalam pendataan awal.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai memiliki data awal rumah terdampak cukup besar, yakni 22.758 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.089 unit telah menjalani verifikasi sementara.

Hasil verifikasi di Manggarai mencatat 448 unit rusak berat, 1.262 unit rusak sedang, 1.279 unit rusak ringan, dan 4.100 unit tidak mengalami kerusakan.

Hasil pendataan tersebut selanjutnya akan melalui tahapan penyandingan data dan uji publik bersama pemerintah daerah.

Data Verifikasi di Sejumlah Kabupaten

Di Kabupaten Manggarai Timur, verifikasi sementara telah mencakup 7.366 unit dari 24.392 unit data awal. Sebanyak 1.078 unit tercatat rusak berat, 1.499 unit rusak sedang, 2.085 unit rusak ringan, dan 2.704 unit tidak mengalami kerusakan.

"Penyepadanan data dengan data kependudukan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh setiap hari," jelasnya.

Adapun di Kabupaten Manggarai Barat, verifikasi telah mencakup 12.367 unit dari 12.613 unit data awal. Hasil sementara menunjukkan 468 unit rusak berat, 1.930 unit rusak sedang, 4.187 unit rusak ringan, dan 5.782 unit tidak mengalami kerusakan.

Berton berujar hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi kembali oleh ketua tim di tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Ngada, verifikasi sementara telah mencakup 7.544 unit dari 12.297 unit data awal. Sebanyak 126 unit masuk kategori rusak berat, 911 unit rusak sedang, 2.910 unit rusak ringan, dan 3.597 unit tidak mengalami kerusakan.

Sementara itu, Kabupaten Sikka baru memverifikasi 1.001 unit dari 4.248 unit data awal. Hasil sementara mencatat 43 unit rusak berat, 137 unit rusak sedang, 184 unit rusak ringan, dan 637 unit tidak mengalami kerusakan.

Kemudian di Kabupaten Ende, dari 10.147 unit data awal rumah terdampak yang tersebar di 21 kecamatan, baru 295 unit yang telah diverifikasi sementara.

Dari jumlah tersebut, satu unit tercatat rusak berat, 14 unit rusak sedang, 57 unit rusak ringan, dan 223 unit tidak mengalami kerusakan.

BNPB Dampingi Penyusunan Jitupasna dan R3P

Selain melakukan verifikasi rumah terdampak, BNPB turut mendampingi jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).

"Penyusunan kedua dokumen dilakukan secara paralel dengan proses verifikasi agar kebutuhan pemulihan dapat dipetakan berdasarkan data yang telah tervalidasi," jelasnya.

BNPB berharap pemerintah daerah mempercepat penyelesaian proses verifikasi dan validasi. Pemerintah daerah juga didorong melaksanakan uji publik terhadap hasil pendataan secara bertahap.

Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan calon penerima bantuan perbaikan rumah sesuai dengan kondisi kerusakan serta data kependudukan yang telah diverifikasi.

Pendataan dan verifikasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan jumlah rumah terdampak sekaligus tingkat kerusakannya. Data yang akurat menjadi dasar penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana agar tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

"BNPB terus melakukan pendampingan di tujuh kabupaten terdampak untuk mempercepat penyelesaian pendataan, pemadanan data, penyusunan Jitupasna dan R3P, serta tahapan pemulihan berikutnya. Pemerintah daerah juga didorong segera menyampaikan usulan penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan berdasarkan hasil verifikasi yang telah tervalidasi," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com