Prabowo Minta Perusahaan Terlibat Karhutla Diusut dan Diproses Hukum

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto meminta Polri mengusut dan menindak secara hukum korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga meminta identitas perusahaan yang diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar segera ditelusuri.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (7/9/2026). Presiden meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat dilaporkan langsung kepadanya.

"Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo.

138 Tersangka Karhutla

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan penanganan kasus karhutla yang telah dilakukan Polri. Dari 200 laporan polisi yang diterima, sebanyak 138 tersangka telah ditetapkan.

Sebanyak 119 orang di antaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diduga melakukan pembakaran karena kelalaian.

Selain memproses tersangka perseorangan, kepolisian juga tengah menangani perkara yang berkaitan dengan korporasi. Saat ini terdapat delapan korporasi yang sedang diproses hukum.

Polri juga mendalami 18 perusahaan yang dikenai sanksi pembekuan izin dan 42 perusahaan yang izinnya telah dicabut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut.

Prabowo Minta Kepemilikan Korporasi Ditelusuri

Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ikut mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.

Presiden bahkan membuka kemungkinan pencabutan seluruh izin apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah sudah kelewatan dan juga saya saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tuturnya.

Menurut Prabowo, penelusuran tidak cukup berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Kepemilikan korporasi yang diduga terlibat juga perlu diusut agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak yang berada di balik aktivitas korporasi.

Pemerintah Perkuat Penanganan Bencana

Rapat terbatas tersebut tidak hanya membahas karhutla. Prabowo mengatakan pemerintah terus memperkuat penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Beberapa bencana yang menjadi perhatian antara lain banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung berapi.

Khusus untuk karhutla, Presiden meminta pemerintah memperkuat perencanaan dengan mengedepankan mitigasi dan pencegahan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah kebakaran terjadi.

"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," demikian Prabowo.

Ia meminta sarana penanganan karhutla diperbanyak sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Peralatan yang perlu diperkuat antara lain helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.

Langkah tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki kesiapan yang lebih baik sebelum kebakaran terjadi, sekaligus memperkuat kemampuan penanganan apabila karhutla kembali meluas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara