400.000 Data Antrean Haji Diverifikasi, Masa Tunggu Bisa Dipangkas

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah memverifikasi ulang data calon jemaah dalam daftar antrean haji nasional. Langkah ini berpotensi mengurangi jumlah antrean hingga lebih dari 400.000 calon jemaah yang datanya terindikasi tidak valid atau keberadaannya belum dapat diverifikasi.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan proses penyisiran data tersebut masih berlangsung. Kemenhaj mencocokkan data calon jemaah dengan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di seluruh Indonesia.

Menurut Irfan, verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap nama yang tercatat dalam daftar tunggu benar-benar masih ada dan memenuhi ketentuan.

“Antrean ini kita udah sisir, tapi belum selesai. Banyak temuan-temuan, data-data yang harus kita verifikasi lagi ke Dinas Dukcapil untuk memastikan bahwa orang ini bener ada nggak. Karena dicari-cari itu nggak ada,” kata Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, apabila hasil verifikasi menunjukkan data tersebut tidak valid, jumlah calon jemaah yang masuk dalam daftar antrean haji nasional dapat berkurang lebih dari 400.000 orang.

Pengurangan jumlah antrean tersebut diharapkan berdampak terhadap masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Kemenhaj kini berupaya memastikan daftar antrean yang digunakan benar-benar menggambarkan jumlah calon jemaah yang masih aktif menunggu keberangkatan.

Masa Tunggu Haji

Irfan mengatakan langkah verifikasi data tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan waktu tunggu ibadah haji di Indonesia.

Ia memperkirakan, jemaah yang berangkat pada tahun ini merupakan mereka yang mendaftar sekitar 2014, 2015, atau 2016. Dengan kondisi tersebut, masa tunggu keberangkatan berada di kisaran 15 tahun.

“Tahun ini saja kemungkinan yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014, 2015, 2016. Artinya hanya 15 tahun. Sehingga kemungkinan itu akan bisa menjadi standar kita nanti. Tapi kita tetap bekerja keras untuk memastikan itu,” ujarnya.

Verifikasi data menjadi penting karena panjangnya antrean haji tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pendaftar baru, tetapi juga validitas data calon jemaah yang masih tercatat dalam daftar tunggu.

Dengan memastikan data calon jemaah, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah orang yang benar-benar menunggu keberangkatan haji.

Siapkan Dana Awal Haji 2027

Di sisi lain, Kemenhaj juga tengah menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kementerian tersebut sebelumnya meminta persetujuan Komisi VIII DPR RI agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan transfer uang muka sekitar Rp4 triliun untuk mengamankan kontrak layanan haji 2027.

Irfan menjelaskan kebutuhan dana awal untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mencapai 858.743.189,64 riyal Arab Saudi. Nilai tersebut setara sekitar Rp4,01 triliun dengan asumsi kurs 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp4.666,67.

Dana awal tersebut diperlukan karena pemerintah Arab Saudi menetapkan tenggat pembayaran sebagai salah satu syarat pemesanan berbagai layanan bagi jemaah haji.

Adapun dana tersebut akan digunakan untuk membayar kebutuhan dasar penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa di antaranya mencakup penyediaan tenda di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah, katering, transportasi, hingga layanan visa.

Upaya Kemenhaj melakukan verifikasi ulang daftar antrean dan menyiapkan layanan haji 2027 menjadi bagian dari pembenahan penyelenggaraan ibadah haji. Validitas data jemaah diharapkan dapat membuat perencanaan keberangkatan lebih akurat sekaligus membuka peluang pemangkasan waktu tunggu bagi calon jemaah yang benar-benar masih aktif dalam antrean.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis