Marak Aksi Unjuk Rasa, Prabowo: Saya Tahu Dalang Demo Dibayar
Prabowo sebut tahu dalang demo dibayar, soroti aksi tanpa tuntutan jelas dalam Penas KTNA 2026 di Gorontalo.
Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo (tengah) bersama jajaran saat konferensi pers pada Selasa (24/2/2026) - Bisnis/Rizqi Rajendra\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) masih menjadi sorotan. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengaku belum dapat membenarkan kabar tersebut dan meminta agar informasi pengadaan dikonfirmasi kepada pihak yang pertama kali menyampaikannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Joao usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).
Joao menjelaskan PT Agrinas Pangan Nusantara telah ditugaskan untuk mengelola Kopdes Merah Putih selama dua tahun. Penugasan tersebut mencakup pembangunan, pengadaan, serta menjalankan operasional koperasi.
Saat ditanya mengenai kabar pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun, Joao tidak membenarkan nilai pengadaan yang beredar di publik.
"Tanya yang ngomong, nanti udah selesai ngomong nanti saja jelaskan," kata Joao.
Menurutnya, pembahasan terkait pengadaan kipas angin masih berkembang di media sehingga dirinya memilih belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Itu kan [kipas angin] sarana prasarana, tapi kan kalau kipas bukan saya yang ngomong. Tanya sama yang ngomong. Biar kalian [media] muatin dulu, biar ramai dulu. Nanti saya jelaskan satu kali kan selesai. Kalau sekarang nanti enggak selesai-selesai," katanya.
Joao juga menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara hingga saat ini belum menerima alokasi anggaran untuk pengembangan program Kopdes Merah Putih.
"Nanti saya tanya ke Pak Menkeu [Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa], Kemenkeu [Kementerian Keuangan] sudah kasih uang belum? Saya belum merasa, gitu," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak mengelola secara langsung pengadaan barang dalam program Kopdes Merah Putih. Pemerintah, kata dia, hanya membayar cicilan pinjaman bank yang digunakan dalam skema pembiayaan program tersebut.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan mengenai isu anggaran Kopdes Merah Putih, termasuk kabar pengadaan kipas angin yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.
Ketika ditanya mengenai pengadaan kipas angin, Purbaya mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
"Kipas? Saya enggak tahu yang... saya enggak tahu. Nanti saya cek," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Respons serupa juga disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut memakan anggaran hingga Rp1,8 triliun.
"Soal kipas angin, saya tidak tahu. Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," kata Ferry dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan Ferry merupakan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dari Fraksi PDI Perjuangan yang mempertanyakan kebenaran anggaran triliunan rupiah yang disebut disiapkan untuk membeli kipas angin dalam program Kopdes Merah Putih.
Dalam kesempatan yang sama, Mufti menilai pengadaan tersebut belum diketahui secara jelas oleh pemerintah. Ia juga menyebut sejumlah pihak terkait belum memberikan penjelasan yang pasti.
"Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak Pak?" ujarnya.
Mufti turut membandingkan harga produk kipas angin yang tersedia di marketplace yang dinilai berpotensi menghemat anggaran. Selain itu, ia meminta Kementerian Koperasi membuat dasbor perincian pengadaan barang dalam program Kopdes Merah Putih yang dapat diakses oleh publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Prabowo sebut tahu dalang demo dibayar, soroti aksi tanpa tuntutan jelas dalam Penas KTNA 2026 di Gorontalo.
Pemkot Jogja menargetkan seluruh reklame ilegal tuntas ditertibkan pada awal 2027. Satpol PP telah menertibkan 2.767 reklame insidental sepanjang 2026.
Kementerian Hukum menyiapkan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan perkara kekerasan seksual, pelindungan anak, dan pekerja migran.
Mobil dinas Brimob dan KA Bandara mengalami kecelakaan di Sedayu, Bantul. Polda DIY memastikan tidak ada korban maupun gangguan operasional.
KPK menggeledah dua rumah pribadi Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini setelah memeriksa pendopo dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi.
Kemenperin optimistis penjualan mobil nasional pada 2026 dapat melampaui target 850.000 unit dan kembali mendekati 1 juta unit seiring pertumbuhan produksi dan