Pemerintah Pastikan B50 Tak Ganggu Ekspor Sawit Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan penerapan mandatori biodiesel 50 persen atau B50 tidak akan mengurangi volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Keyakinan tersebut muncul setelah pemerintah melihat pengalaman peningkatan campuran biodiesel sebelumnya yang tetap berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekspor sawit nasional.

Kepastian ini menjadi perhatian penting bagi pelaku industri sawit dan perdagangan internasional yang sempat menyoroti potensi peningkatan kebutuhan bahan baku dalam negeri setelah program B50 resmi diberlakukan pada Juli 2026. Pemerintah menilai kapasitas produksi sawit Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjaga pasar ekspor.

Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pengalaman saat Indonesia beralih dari program B35 ke B40 menjadi salah satu dasar optimistis pemerintah.

Menurut dia, peningkatan kebutuhan sawit untuk program biodiesel pada 2025 tidak menyebabkan penurunan ekspor.

"Kebutuhan biodiesel dari tahun 2024, kita masih menerapkan B35, lalu tahun 2025 kita menerapkan B40. Itu kebutuhan sawitnya itu meningkat sekitar 3-4 juta kiloliter (KL). Tapi di tahun yang sama, dari 2024 ke tahun 2025, ekspor kita juga meningkat 3-4 juta KL," kata Dida di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Data tersebut menunjukkan peningkatan konsumsi sawit untuk kebutuhan energi domestik masih dapat diimbangi dengan pertumbuhan produksi dan distribusi ke pasar global.

"Nah ini kan artinya kita tetap menjaga ke semuanya, ekspor tidak berkurang, karena itu kan menjadi insentif buat biodiesel," ujarnya.

Pemerintah saat ini menempatkan program B50 sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Selain program biodiesel, perhatian juga diarahkan pada ketersediaan minyak goreng serta keberlanjutan aktivitas perkebunan rakyat.

Ketiga sektor tersebut dinilai saling berkaitan karena sama-sama bergantung pada stabilitas produksi dan distribusi komoditas sawit nasional.

Dida mengatakan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan untuk memastikan seluruh target dapat berjalan secara bersamaan.

Salah satu pihak yang terlibat dalam koordinasi tersebut adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Jadi itu yang kita tentu nanti, kita akan melihat, mengevaluasi setiap saat. Tapi sejauh ini, tadi dari sisi volume (CPO), ternyata bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah dari sisi anggaran juga, alhamdulillah cashflow-nya masih cukup," ujar Dida.

Pemerintah menilai keberhasilan program B50 tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga dukungan pembiayaan dan kelancaran distribusi hingga ke sektor industri energi.

Sebagai informasi, pemerintah resmi menerapkan mandatori B50 mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menurunkan emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Selain aspek lingkungan, pemerintah memperkirakan program ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.

Mandatori B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun sepanjang 2026. Program ini juga diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas sawit nasional dan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Meski telah resmi berlaku, implementasi di lapangan masih memasuki masa transisi.

Dida menjelaskan pemerintah memberikan waktu penyesuaian selama tiga bulan bagi pelaku usaha sebelum seluruh sistem berjalan penuh menggunakan B50.

Masa transisi tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menghabiskan stok B40 yang masih tersedia sekaligus menyesuaikan proses pencampuran bahan bakar dari B40 ke B50.

"Terkait dengan B50 sudah diluncurkan sekitar 2 minggu yang lalu oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), dan ini sudah siap semua di lapangan," kata Dida.

"Tapi tentu ada proses transisi, karena masih ada stock atau sisa dari B40. Tapi secara prinsip ini sudah berjalan dan insya Allah terus kita pantau, kita evaluasi," ujarnya.

Dengan dimulainya program B50, pemerintah akan terus memantau perkembangan produksi sawit, kebutuhan energi domestik, serta kinerja ekspor. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan peningkatan pemanfaatan sawit di dalam negeri tetap berjalan tanpa mengganggu posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir CPO terbesar di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara