Aldila Sutjiadi Juara Bad Homburg Open 2026 Jelang Wimbledon
Aldila Sutjiadi juara Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva usai menang di final, menjadi modal menuju Wimbledon.
Kereta api cepat Jakarta-Bandung Whoosh. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah belum akan memutuskan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh menuju Surabaya hingga Banyuwangi. Sebelum melangkah ke proyek lanjutan tersebut, fokus utama diarahkan pada penyelesaian restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai dasar evaluasi kelayakan pengembangan jaringan kereta cepat di Pulau Jawa.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Allan Tandiono, menegaskan bahwa proses restrukturisasi keuangan KCJB menjadi prioritas pemerintah saat ini. Hasil dari proses tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan arah pengembangan Whoosh ke wilayah Jawa Timur.
"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, terkait prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Allan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Ia menjelaskan, keberhasilan restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh menuju Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pembahasan pengembangan Whoosh ke Jawa Timur tetap berjalan secara paralel sembari menunggu penyelesaian restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Agus mengungkapkan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia untuk membahas rencana pengoperasian Whoosh hingga Banyuwangi.
"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).
Meski pembahasan proyek lanjutan terus berlangsung, Agus menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan KCJB. Langkah tersebut dinilai penting karena akan memengaruhi peta jalan pengembangan jaringan Kereta Cepat Whoosh menuju wilayah Jawa Timur.
"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.
Komitmen pemerintah dalam pengembangan kereta cepat juga ditandai dengan pembentukan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui kebijakan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Penunjukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dalam beleid tersebut ditegaskan, "Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," sebagaimana tercantum dalam salinan Perpres Nomor 29 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Minggu (31/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Aldila Sutjiadi juara Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva usai menang di final, menjadi modal menuju Wimbledon.
Bocah berusia 4 tahun berhasil dievakuasi setelah terjebak selama empat jam di lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di Manggarai.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mengkaji regrouping 9 SD negeri yang kekurangan murid agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
Lapas Cipinang menegaskan penempatan Razman Nasution di Blok E dilakukan berdasarkan hasil asesmen kesehatan, bukan perlakuan khusus.
Pengamat ekonomi UMY menjelaskan gaji Rp8 juta bukan garis kemiskinan, melainkan batas administratif kategori MBR untuk program perumahan pemerintah.
KDKMP didorong menjadi jalur distribusi UMKM agar produk lokal mampu menembus pasar nasional hingga ekspor.