Wapres Gibran Tekankan Kemandirian Pangan di Tengah Gejolak Global

Harianjogja.com, GORONTALO—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, Indonesia tidak boleh bergantung pada pasokan pangan dari negara lain ketika dunia sedang dihadapkan pada konflik geopolitik, perang dagang, hingga perang tarif yang berpotensi mengganggu rantai pasok internasional.

Pesan tersebut disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” ujar Gibran.

Tata Kelola Jadi Tantangan Besar Kemandirian Pangan

Gibran menilai upaya mewujudkan kemandirian pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Tantangan yang tidak kalah penting adalah memperbaiki tata kelola sektor pertanian dan perikanan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari perlindungan lahan pertanian produktif hingga kemudahan akses bagi petani untuk memperoleh bibit unggul dan dukungan permodalan.

Selain itu, kepastian pasar bagi hasil panen, stabilitas harga komoditas, sistem pergudangan, serta distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan. Kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu," imbuhnya.

Petani dan Nelayan Sampaikan Keluhan di Lapangan

Dalam agenda Penas Petani Nelayan 2026 tersebut, Gibran juga berdialog langsung dengan sejumlah perwakilan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Dialog itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi mengenai persoalan yang masih dihadapi pelaku sektor pangan di lapangan.

Sejumlah isu yang mengemuka antara lain kebutuhan perbaikan jaringan irigasi, pendangkalan pelabuhan yang mengganggu aktivitas nelayan, distribusi bahan bakar solar, hingga kebutuhan fasilitas pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).

Menurut para peserta, berbagai persoalan tersebut masih menjadi kendala yang memengaruhi produktivitas dan efisiensi usaha di sektor pertanian maupun perikanan.

Wapres Minta Kementerian Segera Bertindak

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gibran meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan petani dan nelayan tidak boleh berhenti pada forum diskusi semata, melainkan harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang nyata.

“Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya,” pungkasnya.

Dorongan memperkuat kemandirian pangan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Seiring meningkatnya tantangan eksternal, penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui perbaikan tata kelola, infrastruktur, distribusi sarana produksi, serta dukungan bagi petani dan nelayan menjadi aspek yang terus mendapat perhatian dalam agenda pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.