Ombudsman Soroti Pengawasan TKA, Usul Sistem Terpadu Cegah TPPO

Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI mendorong pembentukan sistem pengawasan terpadu yang menghubungkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah dalam penanganan tenaga kerja asing (TKA) serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus menutup celah yang berpotensi memicu kasus serupa di masa mendatang.

Usulan itu disampaikan menyusul kebutuhan pengawasan yang lebih terintegrasi antara sektor keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja migran. Dengan sistem yang saling terhubung, proses pemantauan dan penanganan kasus diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengatakan sistem terpadu tersebut dapat melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.

"Kami memberikan atensi khusus bagi petugas Imigrasi dan ke depannya, akan banyak institusi yang terlibat. Ombudsman akan memberikan saran perbaikan mengenai bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan agar kasus serupa tidak terulang," ungkap Syafrida.

Sebagai tindak lanjut, Syafrida menyampaikan usulan kerja sama pengawasan lintas lembaga saat bertemu Menteri Imipas di Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Menurut dia, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengawasan dan pelayanan publik.

Kerja sama tersebut mencakup upaya pencegahan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi melalui program Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), serta penguatan program antimalaadministrasi dan antipungutan liar (pungli).

Selain itu, Ombudsman RI juga akan memulai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tematik yang secara khusus menyasar sektor imigrasi dan pemasyarakatan pada Juni mendatang. Penilaian tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Syafrida memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah diterapkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Anggota Ombudsman RI lainnya, Fikri Yasin, menegaskan bahwa penilaian kepatuhan bukan semata-mata bentuk pengawasan, melainkan upaya pendampingan agar instansi penyelenggara layanan publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Menyambut masukan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan kesiapan kementeriannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman RI.

Agus menegaskan Kementerian Imipas berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan, tetapi juga bagi pegawai serta warga binaan.

"Kami ingin memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi penghuni rutan. Syukur-syukur ada produk yang bisa dihasilkan dan memiliki nilai ekonomi. Bahkan jika memungkinkan, ke depan kami upayakan ada bantuan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan," kata Agus.

Terkait isu TPPO yang berkaitan dengan fungsi keimigrasian, Agus menilai pembenahan sistem dan penguatan pengawasan memang menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, berbagai masukan yang diberikan Ombudsman RI akan menjadi bagian dari percepatan reformasi layanan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Imipas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara