Proyek Kereta Gantung Rinjani Ditolak, DPRD NTB Soroti Dampak Ekonomi

Harianjogja.com, LOMBOK—Penolakan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani menuai dukungan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Arif Rahman Hakim, menilai keputusan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sudah melalui pertimbangan matang dan layak diapresiasi.

"Ini harus dipahami oleh semua pihak sebagai keputusan yang telah melalui kajian mendalam," ujarnya di Mataram, Kamis.

Menurut Lalu Arif, polemik proyek kereta gantung tidak bisa dilihat secara sempit hanya dari sisi kesakralan Gunung Rinjani. Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

"Harus dilihat secara komprehensif, apa plus minus proyek ini. Apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar kawasan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan," kata Lalu Arif.

Ia menegaskan, prinsip utama DPRD adalah memastikan setiap investasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika tidak, maka proyek tersebut seharusnya ditinjau ulang.

"Kalau proyek ini berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak ada dampaknya, ya harus ditinjau kembali," tegas politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini.

Lebih jauh, ia menyoroti ancaman langsung terhadap mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya para porter yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani.

"Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang," ujar anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB ini.

Tak hanya itu, Lalu Arif juga mempertanyakan sejauh mana manfaat ekonomi proyek tersebut benar-benar akan dirasakan masyarakat NTB. Ia mengingatkan agar daerah tidak hanya menjadi objek eksploitasi investasi.

"Jangan sampai daerah kita hanya dieksploitasi, sementara hasilnya dibawa keluar oleh pengusaha luar. Apalagi ini investornya dari luar negeri. Kita jangan sampai hanya dapat ampas-ampasnya saja," katanya.

Menurutnya, masyarakat kemungkinan hanya memperoleh keuntungan terbatas dari pajak dan retribusi, sementara keuntungan utama justru dinikmati investor.

Meski demikian, ia tetap menghormati langkah Pemprov NTB yang menolak proyek tersebut. Ia meyakini keputusan itu diambil berdasarkan kalkulasi yang matang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

"Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan. Kita bekerja untuk rakyat NTB," ujar Lalu Arif.

Ia juga mengingatkan bahwa wacana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani bukan hal baru, melainkan telah bergulir selama belasan tahun.

"Keputusan pemerintah saat ini kemungkinan besar didasarkan pada kajian yang mendalam terhadap dampak jangka panjang proyek tersebut bagi NTB," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara