Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc MA setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Foto ilustrasi pemilahan sampah, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merasa resah terhadap persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan di berbagai daerah. Permasalahan sampah dinilai menjadi pekerjaan besar yang harus segera dibenahi jika Indonesia ingin menjadi negara maju.
Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, persoalan sampah sudah berlangsung menahun dan masih mudah ditemui di banyak wilayah. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
“Permasalahan sampah menjadi kerisauan yang mendalam bagi Bapak Presiden. Di mana-mana ada sampah, Presiden risau kalau mau menjadi bangsa yang hebat dan maju, masa' mengelola sampah saja tidak bisa,” kata Zulhas saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Minggu.
Zulhas menjelaskan, teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah berkembang dan tersedia dalam berbagai bentuk. Namun, penerapan teknologi tersebut di Indonesia masih terkendala panjang dan rumitnya proses perizinan.
Ia menyebut, selama 11 tahun terakhir hanya ada dua proyek pengelolaan sampah berbasis teknologi modern yang berhasil memperoleh izin. Dari dua proyek tersebut, satu tidak dapat beroperasi, sementara satu lainnya berjalan tidak stabil.
Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya regulasi dan tahapan birokrasi yang harus dilalui untuk membangun fasilitas pengolahan sampah.
“Kita merumuskan ada aturan yang begitu panjang, kalau menyelesaikan satu persoalan sampah itu terlalu panjang. Karena itu terbitlah Perpres (Peraturan Presiden) No 109 tahun 2025 untuk memangkas perizinan,” ujarnya.
Melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Zulhas menambahkan, saat ini pemerintah tengah menangani persoalan sampah di 71 kota yang tersebar pada 22 kawasan aglomerasi dan masuk kategori darurat sampah.
Beberapa daerah yang menjadi prioritas penanganan antara lain Bantargebang, Tangerang Selatan, dan Bandung yang dinilai menghadapi persoalan sampah cukup serius.
“Yang darurat seperti Bantargebang, Bandung, Tangsel, kita akan selesaikan pada 2028,” kata Zulhas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc MA setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.
Purbaya menyebut penerimaan bea keluar emas nyaris nol. Dari target Rp3 triliun 2026, realisasi hingga Semester I baru 0,03%.
RSUD Panembahan Senopati Bantul meluncurkan Si Banter untuk mempermudah pembayaran tagihan rumah sakit melalui digitalisasi dan QRIS.
Prabowo menyebut Indonesia menghabiskan hingga Rp535 triliun per tahun untuk impor BBM. Pemerintah mendorong kendaraan listrik dan EBT.