Prabowo Perketat Pengawasan Dana, Anggaran Harus Tepat

Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini disampaikan saat menerima sejumlah pejabat penting dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Agenda ini merupakan bagian dari rapat rutin bulanan yang difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan nasional dan penguatan pengawasan aliran dana pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam pengelolaan dana negara.

“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, disalurkan tepat sasaran, dan dieksekusi tepat waktu,” demikian disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Penegasan ini menjadi bagian dari langkah serius pemerintah dalam membangun tata kelola negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan pengawasan terhadap aliran dana dinilai krusial untuk mencegah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Selain membahas pengawasan keuangan, Presiden Prabowo juga sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aspirasi dari kalangan pekerja, termasuk masukan dari serikat buruh di berbagai daerah.

Pemerintah, kata Teddy, berupaya menyusun kebijakan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Kampus dinilai memiliki potensi besar melalui sumber daya akademik yang dimiliki, khususnya fakultas teknik, untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi di daerah.

“Pemanfaatan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Kolaborasi tersebut diyakini mampu mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas. Fokus utama diarahkan pada perlindungan, peningkatan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan rakyat.

Dengan pengawasan keuangan yang semakin ketat dan kebijakan yang inklusif, pemerintah berharap pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com