BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan Indonesia menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan utama. Ia menyebut langkah itu sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian luas pada penguatan SDM.

Dadan menyampaikan hal itu dalam peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin. Pada acara itu, diluncurkan Country Program Action Plan 2026-2030 untuk melanjutkan kerja sama pembangunan nasional Indonesia dengan UNICEF.

Kerja sama pemerintah RI dan UNICEF sudah berjalan sejak 60 tahun lalu melalui Basic Cooperation Agreement. Skema itu diterjemahkan ke dalam siklus program lima tahunan, dan peluncuran kali ini menjadi siklus ke-13.

Dalam lima tahun terakhir, kerja sama tersebut menghasilkan capaian di bidang gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene, pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Dadan menyebut salah satu capaian penting adalah penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan program Makan Bergizi Gratis, serta pengembalian 105 ribu anak ke sistem pendidikan dan perlindungan 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Kerja sama periode 2026-2030 mencakup gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim, air bersih, sanitasi, higiene, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Seluruh komponen itu akan diperkuat lewat kerja sama lintas sektor.

Dadan juga menegaskan Badan Gizi Nasional menjadi bagian penting dari program pemerintah untuk menjamin hak anak atas gizi sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Ia menyebut sekitar 62 juta anak di Indonesia sudah mendapatkan hak atas gizi seimbang, dan BGN telah menggelontorkan lebih dari Rp60 triliun hingga April 2026 untuk intervensi pemenuhan gizi.

“Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya,” ujar dia.

Ia berharap kemitraan dengan UNICEF terus berlanjut dan memberi manfaat timbal balik bagi Indonesia maupun lembaga internasional itu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara