Gibran Mundur dari Wapres, Ini Aturan Rumah dan Uang Pensiun

Harianjogja.com, JOGJA—Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai hak fasilitas yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Salah satu yang diatur dalam perundang-undangan adalah rumah kediaman bagi mantan wakil presiden, dengan ketentuan mengenai kelayakan, luas, dan mekanisme penyediaannya.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan pengunduran diri dilakukan atas keinginan sendiri demi kepentingan pemerintahan dan bangsa. Meski demikian, penyerahan surat tersebut perlu dibedakan dari proses resmi pemberhentian sebagai Wakil Presiden.

Hak mantan wakil presiden setelah berhenti dari jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Aturan tersebut mencakup pensiun, tunjangan, rumah kediaman, hingga kendaraan milik negara.

Hak Rumah dan Pensiun Diatur dalam UU

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mereka juga disediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Penjelasan Pasal 8 mengatur bahwa perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali, bersamaan dengan penyediaan rumah. Adapun pemeliharaan rumah setelah diserahkan menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.

Sementara itu, hak pensiun diatur dalam Pasal 6. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.

Pasal 7 juga mengatur tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.

Pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut tidak dimulai pada saat surat pengunduran diri diserahkan. Berdasarkan Pasal 9, pembayaran dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat dalam ketetapannya.

Dengan demikian, hak Gibran sebagai mantan wakil presiden perlu dilihat berdasarkan hasil proses ketatanegaraan dan ketentuan pemberhentian yang berlaku.

Berapa Luas Rumah Pensiun Mantan Wapres?

Ketentuan mengenai standar rumah kediaman mantan presiden dan wakil presiden dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam aturan tersebut, tanah untuk rumah kediaman di wilayah DKI Jakarta dibatasi paling luas 1.500 meter persegi. Apabila rumah berada di luar DKI Jakarta, nilai tanahnya paling banyak setara dengan nilai tanah yang menjadi acuan di Jakarta.

Sementara itu, luas seluruh lantai bangunan rumah kediaman dibatasi maksimal 1.500 meter persegi. Bangunan juga harus memiliki ruang yang mendukung aktivitas mantan pejabat negara bersama keluarga, tata ruang yang nyaman, serta bahan bangunan yang memenuhi persyaratan kekuatan, keamanan, dan kenyamanan.

Lokasi rumah harus berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau melalui jaringan jalan yang memadai. Pemilihan tempat juga perlu mempertimbangkan kebutuhan aktivitas keluarga serta kemudahan penanganan keamanan dan keselamatan penghuni.

Bagaimana Negara Menyediakan Rumah Pensiun?

PMK Nomor 120/PMK.06/2022 mengatur beberapa mekanisme penyediaan rumah kediaman. Pemerintah dapat membeli tanah sekaligus bangunan, membeli tanah kemudian membangun rumah, atau membangun maupun meremajakan rumah di atas lahan milik pribadi.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat menyediakan rumah di kawasan perumahan khusus untuk memudahkan ketersediaan lahan serta penanganan keamanan. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kementerian Sekretariat Negara bertugas melaksanakan penyediaan rumah sesuai pagu anggaran yang tersedia. Perhitungan anggaran mencakup nilai tanah, bangunan, pajak, dan biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan rumah.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh biaya setelah rumah diserahkan akan terus dibayar negara. Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 secara khusus menempatkan pemeliharaan rumah sebagai tanggung jawab mantan presiden atau wakil presiden.

Adapun kendaraan milik negara yang disediakan bagi mantan wakil presiden memiliki ketentuan berbeda. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya menjadi tanggungan negara sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Karena itu, rumah kediaman, pensiun, tunjangan, dan kendaraan merupakan bagian dari hak yang diatur bagi mantan wakil presiden. Untuk Gibran, pelaksanaan hak-hak tersebut mengikuti proses pemberhentian resmi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.