Internet Tak Sekadar Hadir, Harus Dipakai di Sekolah dan Puskesmas

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pembangunan jaringan internet tidak boleh berhenti pada ketersediaan akses, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan dalam layanan publik seperti sekolah dan puskesmas.

Penegasan itu disampaikan saat Apresiasi Konektivitas Digital 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2026). Ia menilai keberhasilan konektivitas digital justru terlihat dari dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Saya terharu banyak masyarakat dari elemen sekolah, puskesmas, TNI, dan industri bekerja sama memudahkan langkah pemerintah memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” kata Meutya.

Menurutnya, internet harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Siswa diharapkan bisa mengakses materi belajar lebih luas, sementara tenaga kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat.

Ia menekankan bahwa pembangunan digital tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur. Pemanfaatan teknologi dalam layanan publik harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari banyak pihak untuk mensukseskan program ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Meutya menyebut konektivitas harus terintegrasi dalam sistem pelayanan publik, bukan sekadar proyek pembangunan jaringan. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan transformasi digital.

“Mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan untuk mengawal konektivitas kita semakin baik,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, ia menyoroti layanan PANDAWA milik BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi selama 24 jam melalui WhatsApp.

Menurut Meutya, pola layanan seperti ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang mengikuti kebiasaan masyarakat yang kini semakin aktif di ruang digital. Melalui program pemerintah harapannya bisa memudahkan masyarakat.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingkat konektivitas nasional saat ini sudah cukup mendukung transformasi tersebut. Berdasarkan data riset, sekitar 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet, dengan mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis pesan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara