Prabowo Minta BPKP Lanjut Audit, Tak Pandang Kedekatan dengan Istana
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.
Menteri Luar Iran Seyed Abbas Araghchi. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.
Harianjogja.com, TEHERAN—Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menepis klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut 32.000 warga sipil tewas selama aksi protes di Iran. Araghchi menegaskan Iran telah merilis data resmi dan meminta bukti atas angka yang diklaim jauh lebih tinggi tersebut.
Menurut Araghchi, pemerintah Iran telah secara transparan mempublikasikan daftar resmi korban, yang mencakup 3.117 orang, termasuk sekitar 200 personel keamanan, dalam apa yang disebutnya sebagai “operasi teroris baru-baru ini.”
“Jika ada yang meragukan akurasi data kami, silakan tunjukkan bukti apa pun,” ujar Araghchi melalui platform X, Sabtu (21/2/2026).
Klaim Trump dan Reaksi Iran
Sebelumnya, pada Jumat, Trump menyatakan bahwa 32.000 orang tewas di Iran dalam “periode waktu yang relatif singkat.” Ia menambahkan, “Rakyat Iran sangat berbeda dengan para pemimpin Iran, dan ini situasi yang sangat, sangat, sangat menyedihkan.”
Perselisihan mengenai jumlah korban ini memperkeruh ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Trump juga mengaku sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran untuk mendorong kesepakatan nuklir, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Perundingan Nuklir dan Ketegangan Kawasan
Awal bulan ini, Iran dan AS melanjutkan perundingan nuklir di Muscat, Oman, yang kemudian diikuti putaran lain di Jenewa pada Selasa, juga dimediasi Oman.
Upaya diplomasi berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, yang diperparah oleh pengerahan besar-besaran militer AS di Teluk Persia dan latihan perang Iran.
Dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis, Trump memperingatkan bahwa AS bisa mengambil opsi militer terhadap Iran “dalam 10 hingga 15 hari” jika perundingan nuklir gagal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.