Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta

Harianjogja.com, JOGJA–China menghadapi tekanan demografi serius seiring proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperkirakan jumlah penduduk negara itu akan menyusut 3,2 juta jiwa pada 2026.
Penurunan tahunan ini setara dengan populasi satu negara bagian di Amerika Serikat.

Newsweek mengungkapkan, krisis ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan masalah struktural yang mendalam: krisis angka kelahiran dan ketimpangan gender yang parah. Proyeksi menunjukkan bahwa puncak penurunan populasi akan terjadi pada awal dekade 2060-an.

Pada tahun 2062, China diperkirakan akan kehilangan sekitar 14 juta penduduk dalam satu tahun, atau rata-rata menyusut 1,16 juta jiwa setiap bulannya. Tren ini menunjukkan laju defisit populasi yang sulit dibendung dalam waktu dekat.

Selama puluhan tahun, pertumbuhan penduduk yang masif menjadi mesin utama penggerak ekonomi China. Namun, Kebijakan Satu Anak (One-Child Policy) yang diterapkan sejak 1979 meninggalkan luka demografi yang permanen.

Meskipun pemerintah telah melonggarkan aturan menjadi kebijakan dua anak (2015) dan tiga anak (2021), hingga akhirnya menghapus seluruh batasan kelahiran, angka fertilitas tetap rendah. Beberapa faktor utama yang memicu keengganan warga memiliki anak antara lain:

- Lonjakan biaya hidup, terutama sektor perumahan dan pendidikan.

- Pergeseran gaya hidup generasi muda.

- Beban populasi lansia yang semakin menua (aging population).

Ancaman Ekonomi dan Penyusutan Tenaga Kerja
PBB memperkirakan tren penyusutan ini akan semakin tajam. Pada 2030, jumlah penduduk China diproyeksi berkurang 17,9 juta jiwa dibandingkan tahun 2025. Prediksi jangka panjang bahkan lebih ekstrem; pada tahun 2100, total penyusutan diperkirakan bisa mencapai lebih dari 760 juta jiwa.

Kondisi ini mengancam stabilitas ekonomi nasional. Tenaga kerja yang menyusut secara drastis harus menopang populasi lansia yang kian membengkak. Hal ini akan memberikan tekanan berat pada sistem pensiun, layanan kesehatan, serta menekan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah China telah meluncurkan berbagai stimulus, mulai dari subsidi penitipan anak, tunjangan tunai di berbagai daerah, hingga pengembangan program penitipan anak nasional. Secara simbolis, pemerintah bahkan telah mencabut pembebasan pajak untuk alat kontrasepsi sebagai bagian dari kampanye pro-kelahiran.

Namun, para peneliti menilai kebijakan tersebut belum merata dan belum mampu mendongkrak angka kelahiran secara berkelanjutan. Proyeksi PBB memberikan arah yang jelas: China, yang dulu tumbuh pesat berkat bonus demografi, kini berada di jalur penyusutan populasi yang cepat—sebuah fenomena yang akan mengubah masa depan ekonomi global secara fundamental.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.