Strategi Taiwan Hadapi China: Tambah Anggaran Rp666 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Presiden Taiwan Lai Ching-te mengajukan tambahan pendanaan pertahanan 40 miliar dollar AS sebagai langkah memperkuat kemampuan asimetris di tengah ancaman China.

Proposal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan militer dan daya gentar pulau demokratis tersebut.

Diketahui, Beijing selama ini mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk penyatuan.

Situasi regional yang memanas membuat Taipei semakin fokus menambah sistem pertahanan, terutama setelah desakan Amerika Serikat untuk meningkatkan upaya perlindungan diri.

Dalam opini yang dipublikasikan di Washington Post, Lai menjelaskan alasan di balik langkah besar ini.

Menurut Lai, “Kami bertujuan memperkuat daya gentar dengan menambahkan biaya dan ketidakpastian yang lebih besar ke dalam proses pengambilan keputusan Beijing terkait penggunaan kekuatan.”

Ia menegaskan bahwa paket besar tersebut tidak hanya akan mendanai pembelian persenjataan baru dari Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat kemampuan asimetris Taiwan untuk menahan potensi invasi.

Dalam pandangan Lai, kemampuan defensif yang lebih kuat dapat membuat Beijing berpikir ulang sebelum memilih jalur militer.

AFP menyebutkan, rencana penambahan 40 miliar dollar AS ini berada di luar anggaran pertahanan Taiwan tahun depan yang telah diajukan sebelumnya sebesar 949,5 miliar dollar Taiwan (sekitar Rp 504 triliun) atau 3,32 persen dari PDB.

Lai sebelumnya juga menyampaikan target untuk menaikkan anggaran pertahanan tahunan hingga lebih dari tiga persen dari PDB pada 2025 dan lima persen pada 2030.

Nilai tambahan terbaru ini bahkan melampaui angka 32 miliar dollar AS (sekitar Rp 533 triliun) yang sempat diungkap seorang anggota parlemen DPP kepada AFP, menunjukkan betapa agresifnya Taiwan dalam membangun kesiapan militer.

Meski ambisi pertahanan Taiwan semakin besar, pemerintah masih harus melalui rintangan politik untuk mewujudkannya.

Mayoritas parlemen kini dikuasai partai oposisi Kuomintang (KMT) yang lebih mengupayakan hubungan dekat dengan China.

Posisi tersebut menjadikan mereka pengendali utama alokasi anggaran. Ketua KMT yang baru terpilih, Cheng Li-wun, pernah menyatakan penolakan terang-terangan terhadap rencana belanja militer Presiden Lai dengan mengatakan Taiwan “tidak punya uang sebanyak itu.”

Pernyataan tersebut memperjelas tantangan politik yang harus dihadapi pemerintahan Lai untuk meloloskan anggaran tambahan pertahanan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.