Heboh Isu Motor Rusak Dikaitkan Pertalite-Etanol, Ini Pendapat Pakar

Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah pakar merespons isu yang beredar di masyarakat terkait motor rusak massal di Jawa Timur dituding pertalite dicampu etanol sebagai penyebabnya. Pencampuran etanol ke bahan bakar sah-sah saja, akan tetapi saat ini pemerintah belum melakukannya untuk jenis pertalite.

Oleh karena itu penyebab motor brebet massal di sejumlah daerah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan harus dibuktkan secaa ilmiah di laboratorium. Pakar Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi berpendapat penyebab kerusakan massal itu menurutnya bukan disebabkan pertalite dicampur etanol.

Pasalnya pemerintah saat ini belum menerapkan kebijakan pencampuran etanol ke bahan bakar jenis pertalite. "Saat ini yang ada campuran etanol 5 persen itu Pertamax Green, pertalite tidak menggunakan etanol. Untuk mengetahui penyebabnya saya kira perlu dilakukan uji laboratorium," katanya dalam diskusi 1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi, Kamis (30/10/2025).

Dugaan pencampuran Pertalite dengan senyawa lain hingga memicu kerusakan mesin belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Menurutnya justru pencampuran etanol ke bahan bakar itu bertujuan untuk menciptakan energi bersih. Oleh karena itu ia mendukung program pemerintah yang ingin menerapkan BBM dengan campuran etanol 10 persen.

"Tetapi pemerintah perlu tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol karena masih ada beberapa kendaraan lama yang belum ramah BBM dengan campuran etanol. Saya mendukung E10, tetapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol," ucapnya.

Pakar Ekonomi STIE YKPN Rudy Badrudin menilai fenomena tersebut bisa saja bersifat kasuistik sehingga perlu investigasi teknis yang lebih rinci. Ia mendorong pihak terkait untuk merespons secara serius persoalan tersebut. Menurutnya langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menerjunkan tim khusus sudah tepat dan harus terus dilanjutkan.

"Sehingga bisa diketahui penyebab rusak atau brebet massal pada motor ini apa. Apakah karena disebakkan oleh BBM atau memang aspek yang lain. Barangkali motornya dan seterusnya. aKalau tidak direspons secara tuntas nanti tidak klir dan dampaknya masyarakat enggan pakai BBM Pertamina," katanya.

Guru Besar Kebijakan Publik UGM Profesor Wahyudi Kumorotomo mendorong pemerintah agar menuntaskan isu tersebut. Pasalnya berpotensi dimainkan oleh pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu, terutama dalam rantai impor migas.

Isu tersebut bisa digunakan sebagai alat serangan balik kelompok yang merasa dirugikan akibat penertiban mafia migas. Pihak terkait harus bergerak cepat merespons isu-isu tersebut sebelum semakin liar dan menggerus kepercayaan pemerintah.

"Bisa saja ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer. Pemerintah punya instrumen banyak untuk meluruska sehingga semua tuntas. Khususnya bagaiman hoaksnya terkait bahan bakar ini harus diredam," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.