Menko AHY Tekankan Infrastruktur Terintegrasi di Lokasi Transmigrasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan seluruh masyarakat.

AHY mengatakan keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai agar kawasan tersebut benar-benar layak huni dan produktif.

"Bagaimana pembangunan kawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Tentu butuh dukungan, bukan hanya lahannya, tetapi juga infrastruktur dasarnya," katanya, Sabtu (18/1/2025).

Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas permukiman yang baik, akses jalan yang memadai, penerangan yang merata, serta ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat di kawasan transmigrasi.

Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi elemen vital yang harus dibangun bersama untuk menciptakan konektivitas, memperkuat akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

"Transportasi yang juga menjadi sangat penting karena tanpa konektivitas, tanpa transportasi, tidak akan mungkin tercipta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah," katanya.

AHY menegaskan tanpa integrasi yang kuat antara infrastruktur, layanan dasar, dan konektivitas wilayah, pembangunan transmigrasi tidak akan optimal dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, ia menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Transmigrasi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, yang dinilai telah menjadi cikal bakal penguatan sistem transmigrasi modern berbasis kolaborasi lintas sektor.

Ia menilai program Open House 24 Jam Kementerian Transmigrasi merupakan langkah inovatif dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif terhadap aspirasi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan semangat baru birokrasi yang ingin mendekatkan diri dengan rakyat melalui ruang dialog langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi kunci pemerintahan modern yang adaptif dan responsif, serta dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang melayani dengan transparansi dan empati.

"Saya rasa Kementrans bisa menjadi salah satu contoh bahwa institusi pemerintahan harus memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog, untuk interaksi dengan masyarakat di mana pun berada," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara