DPR RI Tetapkan Kemenhaj Jadi Mitra Komisi VIII

Newswire Kamis, 02 Oktober 2025 14:37 WIB

DPR RI Tetapkan Kemenhaj Jadi Mitra Komisi VIII

Ruang Sidang di Gedung DPR - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI berdasarkan Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi mitra kerja Komisi VIII.

“Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 1 Oktober 2025, menetapkan Kementerian Haji dan Umrah menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Kamis (2/10/025).

Ia menjelaskan penetapan Kementerian Haji dan Umrah menjadi mitra kerja Komisi VIII tersebut dilakukan berdasarkan amanat Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Pasal itu menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Sebelumnya Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Di dalamnya, dimuat sejumlah hal antara lain pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan revisi aturan itu jika sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) menjadi lembaga yang mengurus langsung penyelenggaraan haji dan umrah, kini tanggung jawab tersebut dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

Lalu pada Senin (8/9) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Azhar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa (9/9) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengharapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan lebih profesional, transparan, dan bebas dari permasalahan yang selama ini kerap terjadi.