IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Ilustrasi perumahan/magnific.com
Harianjogja.com, JAKARTA— Persoalan konsumen perumahan, termasuk kasus Meikarta dan kawasan LRT City, menjadi perhatian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong penguatan perlindungan konsumen melalui kolaborasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Maruarar atau yang akrab disapa Ara menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu bekerja sama sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan saat membeli hunian.
"Perlindungan konsumen serta penyelesaian persoalan konsumen di sektor perumahan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu membangun kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan melindungi kepentingan masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Ara, perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pengembangan sektor perumahan. Hal ini mencakup kepastian legalitas, kualitas bangunan, hingga keamanan investasi masyarakat.
Meikarta dan LRT City Masuk Perhatian Kementerian PKP
Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan BPKN untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan konsumen perumahan. Kerja sama tersebut sekaligus diarahkan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ara menekankan penanganan masalah perumahan harus berjalan beriringan dengan upaya membangun sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika persoalan sudah muncul.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah sudah terjadi. Kita perlu bekerja sama sejak awal untuk menciptakan kebijakan yang bisa melindungi konsumen. Karena itu, masukan dan aspirasi dari masyarakat juga penting untuk menjadi bagian dalam perumusan kebijakan,” katanya.
Ara mengungkapkan persoalan Meikarta telah menjadi salah satu perhatian sejak awal dirinya menjabat sebagai Menteri PKP. Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian persoalan konsumen di kawasan LRT City.
“Ketika saya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Menteri PKP, saya bertemu dengan Ketua BPKN dan bertanya mengenai persoalan perumahan yang paling besar. Saat itu, salah satu yang menjadi perhatian adalah Meikarta. Sekarang, penyelesaiannya terus kita dorong secara bertahap. Selain Meikarta, Kementerian PKP juga terus berupaya menyelesaikan persoalan konsumen di kawasan LRT City,” ujar Ara.
Penghuni Rumah Susun dan Rumah Subsidi Didorong Bentuk Asosiasi
Selain mendorong penyelesaian kasus yang sudah terjadi, Kementerian PKP bersama BPKN juga berupaya memperkuat posisi konsumen melalui pembentukan wadah aspirasi.
Kementerian PKP telah berkoordinasi, berdiskusi, dan menjalin kerja sama dengan BPKN untuk mendorong terbentuknya asosiasi penghuni rumah susun serta asosiasi penghuni rumah subsidi.
Kedua asosiasi tersebut diharapkan menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah ingin membangun ekosistem perumahan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penyediaan hunian. Aspek perlindungan dan kepastian hak masyarakat sebagai konsumen juga menjadi bagian penting dari pengembangan sektor ini.
Calon Pembeli Rumah Diminta Tidak Mudah Tergiur Diskon
Di tengah upaya memperkuat perlindungan konsumen, Ara mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan membeli rumah.
Calon pembeli diminta memeriksa sejumlah aspek penting, terutama rekam jejak pengembang, kualitas bangunan, dan kepastian legalitas perumahan. Masyarakat juga diimbau tidak mudah tergiur tawaran diskon maupun berbagai promosi penjualan.
Menurut Ara, membeli rumah merupakan keputusan besar bagi sebuah keluarga. Karena itu, calon pembeli harus memastikan hunian yang dipilih memiliki kualitas bangunan dan kepastian hukum yang baik agar tidak menimbulkan persoalan pada kemudian hari.
Pengaduan Konsumen Perumahan Mengalami Penurunan
Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok menjelaskan sektor perumahan dan jasa keuangan merupakan dua sektor yang banyak menghadapi persoalan pengaduan konsumen.
Khusus di sektor perumahan, pengaduan yang sering diterima berkaitan dengan legalitas atau kedudukan hukum, kondisi fisik bangunan, serta investasi.
Meski demikian, BPKN mencatat jumlah pengaduan konsumen di sektor perumahan mengalami penurunan cukup jauh dalam satu tahun terakhir.
"Dalam satu tahun terakhir jumlah pengaduan konsumen di sektor perumahan mengalami penurunan yang cukup jauh. Kami mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan perumahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat," kata Mufti Mubarok.
Penurunan pengaduan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang disampaikan BPKN di tengah penguatan koordinasi dengan Kementerian PKP. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen pun terus mendorong penyelesaian persoalan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi pembelian rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.
COP31 di Antalya berakhir tanpa konsensus. Uni Eropa menolak draf Pakta Antalya, sementara Guterres mendesak pendanaan iklim dan Rusia mengkritik kebijakan perd
Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026 setelah finis kedelapan di Portugal. Dia mengoleksi 439 poin dan menyamai rekor Giacomo Agostini.
Jadwal SIM Keliling Jogja Senin 23 November 2026 di Alkid, lengkap dengan lokasi layanan alternatif dan syarat perpanjangan SIM.