Eddy Soeparno Soroti Ancaman El Nino bagi Pangan dan Energi

Newswire
Newswire Minggu, 22 November 2026 22:27 WIB
Eddy Soeparno Soroti Ancaman El Nino bagi Pangan dan Energi

Ilustrasi Kekeringan - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Ancaman Super El Nino pada 2026 dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi perubahan iklim dan kesiapan nasional di sektor pangan, energi, serta infrastruktur. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan dampak fenomena iklim tersebut tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi perekonomian dan stabilitas global.

Eddy mengatakan perubahan iklim telah menjadi persoalan ketahanan nasional yang membutuhkan kebijakan terintegrasi. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk menghadapi risiko yang semakin besar.

“Perubahan iklim sudah menjadi persoalan ketahanan nasional. Cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton merupakan modal penting, tetapi harus diikuti penguatan produksi dan distribusi pangan,” ujar Eddy saat Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Eddy, kekeringan akibat El Niño berpotensi menurunkan produksi pangan. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu pembangkit listrik tenaga air, menghambat distribusi energi, serta mendorong kenaikan harga komoditas.

Dampaknya bahkan berpotensi meluas menjadi krisis pangan hingga migrasi penduduk di berbagai kawasan. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus menjaga ketersediaan pangan dan energi.

Potensi Indonesia dalam diplomasi iklim global

Di tengah meningkatnya risiko iklim, Eddy menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global. Indonesia mempunyai potensi energi terbarukan mencapai 3.687 gigawatt (GW), kapasitas penyimpanan karbon hampir 600 gigaton, serta kekayaan mangrove dan mineral kritis.

“Perubahan iklim tetap menjadi ruang kerja sama internasional di tengah rivalitas geopolitik. Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang menjembatani kepentingan Global North dan Global South sekaligus menawarkan kerja sama konkret di bidang energi terbarukan, CCS, dan ekonomi karbon,” ujar dia.

Eddy juga mendorong percepatan pelaksanaan agenda transisi energi nasional. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW.

Menurut dia, tantangan utama transisi energi bukan hanya mendapatkan komitmen dan minat investasi. Pemerintah juga perlu memastikan komitmen tersebut benar-benar diwujudkan menjadi proyek yang beroperasi.

Dalam diplomasi parlemen melalui London Climate Action Week dan Climate Week NYC 2026, Eddy mendorong pendanaan internasional untuk mendukung program PLTS 100 GW.

Upaya tersebut telah menghasilkan identifikasi potensi pembiayaan proyek energi terbarukan senilai satu miliar dolar AS atau sekira 1,2 GW dari delapan hingga sembilan lembaga keuangan.

“Keberhasilan transisi energi harus diukur dari proyek yang selesai tepat waktu, tersambung ke jaringan listrik, dan menghasilkan listrik. Karena itu, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan penyelesaian PPA menjadi kunci untuk mengubah minat investor menjadi investasi nyata,” kata dia.

RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan

Selain mendorong percepatan transisi energi, Eddy menyambut masuknya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (PPIB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut dia, RUU tersebut menjadi langkah untuk memperkuat landasan hukum kebijakan iklim Indonesia.

Eddy menilai regulasi itu perlu mengatur berbagai aspek secara komprehensif. Cakupannya meliputi mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, serta nilai ekonomi karbon.

RUU PPIB juga diharapkan memberikan kepastian kelembagaan dan menetapkan kewajiban pengurangan emisi secara bertahap serta terukur. Selain itu, regulasi tersebut perlu menjamin perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.

“Regulasi perubahan iklim harus mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, mendorong investasi hijau, dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Partisipasi dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, dan komunitas terdampak juga harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunannya,” ujar Eddy.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online