Tim Reformasi Polri Fokus Perubahan yang Sesuai Kebutuhan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menilai bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berfokus untuk memastikan perubahan sesuai dengan kebutuhan riil Polri.

Pernyataan itu disampaikan Haidar untuk menanggapi sorotan soal Tim Transformasi Reformasi Polri yang tidak melibatkan masyarakat sipil.

BACA JUGA: Institusi Kepolisian Didorong Terus Berbenah

“Faktanya, tim bentukan Kapolri bukanlah instrumen tandingan terhadap tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden, melainkan sebuah mekanisme internal yang diperlukan untuk memastikan arah perubahan berjalan sesuai dengan kebutuhan riil institusi kepolisian,” kata Haidar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, reformasi Polri memang tidak bisa hanya dipandang sebagai agenda eksternal yang didorong oleh masyarakat atau pemerintah semata.

Sebagai lembaga yang kompleks dengan kultur, struktur, serta beban operasional yang khas, Polri memerlukan instrumen internal untuk mendorong perubahan dari dalam.

"Di sinilah posisi tim transformasi bentukan Kapolri menjadi signifikan. Tugasnya adalah melakukan evaluasi, merumuskan langkah-langkah strategis, dan mengawal pelaksanaan reformasi agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar membumi dalam praktik keseharian aparat kepolisian,” tuturnya.

Haidar juga menilai bahwa tim reformasi Polri bentukan Kapolri tidak tumpang tindih dengan tim reformasi Polri bentukan Presiden.

Tim reformasi Polri bentukan Presiden, kata dia, bersifat eksternal dan inklusif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, akademisi, serta tokoh-tokoh independen untuk memberikan pandangan, masukan, dan kontrol dari luar.

"Keterlibatan masyarakat sipil sudah terwadahi secara resmi dalam tim bentukan Presiden," ucapnya.

Sedangkan, tim transformasi bentukan Kapolri bekerja di lingkup internal, bersentuhan langsung dengan prosedur, regulasi, hingga kultur organisasi yang menjadi inti dari dinamika Polri.

Haidar menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan kedua tim tersebut bergerak selaras.

Tim bentukan Presiden, kata dia, dapat berperan sebagai mata publik yang kritis sekaligus mitra strategis, sedangkan tim buatan Kapolri menjadi tangan yang mengeksekusi gagasan reformasi ke dalam praktik organisasi.

Dengan adanya keseimbangan tersebut, tim Transformasi Reformasi Polri memiliki peluang lebih besar untuk berhasil, karena kritik, ide, dan tuntutan eksternal tidak hanya berhenti pada rekomendasi, tetapi juga direspons dengan langkah konkret di internal institusi.

“Jika keduanya berjalan beriringan, maka tubuh Polri akan benar-benar pulih, bangkit lebih sehat, dan siap mengabdi sepenuhnya kepada rakyat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara