DPD RI Merespons Pemangkasan Dana Keistimewaan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pemangkasan anggaran dana keistimewaan DIY dari Rp1 triliun menjadi Rp500 juta membuat banyak pihak memberikan komentar. DPD RI sangat menghormati keputusan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang memilih untuk tidak melakukan lobi terhadap pemerintah pusat terkait wacana pemangkasan danais tersebut.

"Tentu kita semua sangat menghormati Ngarso Dalem yang sangat bijak dalam merespons wacana pemotongan danais. Bahwa keistimewaan DIY tidak hanya diukur hanya dari besar kecil Danais karena dahulu Sinuwun Sri Sultan HB IX dan keluarga Kraton membantu Republik Indonesia dengan penuh ketulusan," katanya Senin (25/8/2025).

BACA JUGA: Dana Keistimewaan DIY Dipangkas hingga Rp200 Miliar, Berikut Proyek Strategis yang Tertunda Tahun Ini

Ia menegaskan bahwa rencana pemotongan itu benar adanya dan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. "Kami mengetahui ketika RAPBN diserahkan oleh pemerintah
pusat kepada Komite IV DPD RI untuk ditinjau bersama,” katanya.

Kebijakan tersebut tentu akan berdampak terhadap sejumlah kegiatan masyarakat yang selama ini disokong dengan danais. Oleh karena itu jika pemangkasan ini benar-benar terjadi maka harus ada skala prioritas untuk pelaksanaan program. Semua pihak perlu mengambil dari sisi positif dari pemotongan Danais sebagai wujud bahwa DIY selalu tulus membantu pemerintah pusat dalam segala kondisi.

"Mengingat pemotongan Danais juga disebabkan karena kondisi ekonomi nasional yang sedang kurang baik. Kami yakin hal ini [terkait prioritas program] pasti bisa diatasi dengan baik oleh Pemerintah DIY. Program yang sekiranya bisa ditunda pasti akan disesuaikan terlebih dahulu," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.