Pemerintah Impor Wadah Menu MBG, Pakar UGM: Kapan Mau Mandiri

Harianjogja.com, JAKARTA—Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) mengeluhkan dibukanya keran impor food tray atau nampan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat industri lokal kalah saing. 

Ketua Umum Apmaki Alie Cendrawan menegaskan industri nampan makanan lokal jelas kalah bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah dari produk buatan dalam negeri. 

“Saya pastikan, kami kalah bersaing dengan impor,” ujarnya dalam Diskusi Terbuka Apmaki di kawasan Senayan, Rabu (13/8/2025).

BACA JUGA: Lokasi Calon Transmigran dari DIY Berubah, Ini Kata Disnakertrans

Alie menegaskan pengusaha lokal bukannya ingin menjual dengan harga mahal, tetapi ketersediaan bahan baku di dalam negeri sudah cukup mahal. Alhasil, dari sisi harga, produk lokal kalah saing dengan produk impor. Sekalipun para produsen lokal mengimpor bahan baku, sayangnya terhambat karena adanya kebijakan larangan terbatas (lartas). 

Berbeda dengan para produsen dari luar negeri yang didominasi perusahaan China, di mana ongkos produksi mereka murah dan bebas pajak. Belum lagi kebijakan ekspor di China memungkinkan industri mendapatkan restitusi pajak, alhasil harga bakal jauh lebih murah. 

Saat ini pun, para mitra Apmaki masih berjuang mendapatkan standardisasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pasalnya dari 25 mitranya, baru empat yang mendapatkan label SNI. 

Dikritik Pakar

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang selalu bicara hilirisasi dan energi bersih, tetapi membuka impor wadah makanan yang berbahan baku stainless steel. 

“Masa urusan makan piringnya kita impor. Jadi kapan mau mandiri? Kita bicara transisi energi segala yang advance technology, kapan mau mandiri? Masa piring aja impor? Itu harusnya enggak boleh,” ujarnya. 

Tumiran juga memandang seharusnya pemerintah lebih dahulu membantu dan mendorong UMKM lokal untuk menggenjot produksi food tray lokal. Dampaknya pun dapat meningkatkan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi lebih tinggi, bukan malah mengambil jalan pintas membuka keran impor. “Kemenperin harus kerja dong menggerakkan UMKM dan industri lokal supaya pabrik food tray itu tumbuh,” ucapnya. 

BACA JUGA: Pengelolaan Sampah Organik Jadi Ujung Tombak Kelurahan Patangpuluhan Jogja

Sebelumnya, Apmaki menyampaikan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray atau nampan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima program pada 2025. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.