Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Digelar di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur

Harianjogja.com, JAKARTA—Uji publik penulisan ulang sejarah akan digelar di beberapa wilayah di Indonesia yang meliputi Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

“Minggu besok ini ada uji publik,” kata Menteri Kebudayaan Fadi Zon di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Menbud Fadli Zon, secara internal dia menargetkan penulisan ulang sejarah dapat rampung pada Agustus, sekaligus sebagai bentuk hadiah kepada Republik Indonesia pada perayaan kemerdekaan ke-80.

“Itu, kan, [Agustus] target. Jadi, kita harapkan ini bagian dari tenggat waktu untuk internal, lah. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kesiapan dari tim sejarawan yang menulis dan juga ada proses editing [penyuntingan]," kata dia.

BACA JUGA: Beberapa Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Mensos: Kami Sedang Upayakan Penambahan

Dalam uji publik yang akan digelar pekan depan itu, Fadli Zon menegaskan tidak ada hal-hal yang ditutupi dan menyebut hasil penulisan tersebut dapat diperdebatkan pada agenda uji publik.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat ditemui di Beijing, China, Jumat (11/7), mengatakan uji publik dari penulisan ulang buku sejarah sudah siap digelar pada 20 Juli dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Fadli Zon menjelaskan uji publik itu akan digelar dalam bentuk seminar dan diskusi sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

BACA JUGA: KPAI Desak Penuntasan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV Tewaskan 4 Orang

Fadli Zon mengatakan selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun, menurut dia kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

Penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh para sejarawan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara