Menteri PU Ungkap Pembangunan Sekolah Rakyat Berasrama Capai 80 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat Berasrama tahap pertama secara nasional sudah mencapai rata-rata lebih dari 80 persen.

“Rata-rata sih di atas 80 persen, nasional ya. Yang agak lama nanti di furniture karena itu masih custom,” kata Dody, seusai sosialisasi dan peninjauan gedung Sekolah Rakyat Berasrama bersama para orang tua calon siswa di Sentra Handayani Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa, total terdapat 100 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama yang dibangun, masing-masing tersebar dari ujung barat Aceh hingga timur Jayapura.

“Jumlahnya total 100 lokasi untuk tahap pertama,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa khusus untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat Berasrama di Sentra Handayani milik Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur, progresnya sudah mencapai 92 persen yang dirancang menampung sebanyak 75 siswa jenjang SMP.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara gratis. Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung negara.

BACA JUGA: Banyak Beralih Fungsi, Pemkab Bantul Petakan Ulang Lahan Pertanian Produktif

Program ini menjadi kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin ekstrem dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

Calon siswa Sekolah Rakyat ditentukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Prioritas diberikan kepada anak-anak dari desil 1 dan desil 2, termasuk mereka yang sudah putus sekolah dan tidak tercatat di Dapodik.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara proses rekrutmen guru melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Kementerian Sosial menargetkan program ini mulai berjalan pada 14 Juli 2025. Pada tahap pertama, pemerintah akan menampung 9.755 siswa, dibantu 1.554 guru dan 3.990 tenaga pendidikan di 100 lokasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara